POLITIK TERITORIALISASI SUMBER DAYA EKOLOGIS DI ERA GLOBALISASI PARIWISATA: STUDI KASUS TAMAN NASIONAL THAILAND

Oktavianus Bima Saputra, Dr. Maharani Hapsari, S.IP., MA

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pembangunan Taman Nasional Kaeng Krachan di Thailand memperlihatkan bagaimana kontestasi hak atas tata kelola lahan menjadi bagian integral dari upaya untuk menyokong kontinuitas praktik bernuansa kapitalistik. Dalam hal ini, peminggiran hak masyarakat adat muncul sebagai implikasi utama terbangunnya taman nasional yang steril dari berbagai bentuk modifikasi. Penelitian terdahulu dalam bidang ini kerap berhenti pada pemeriksaan model power-sharing antara masyarakat dan pemerintah ataupun beragam episode kekerasan yang menjadi tanda dari upaya pendisiplinan. Kondisi ini memberi celah bagi studi yang mengkaji proses konsolidasi kekuasaan melalui proses rekonfigurasi lahan—menempatkan aspek-aspek birokrasi dan geografis sebagai titik awal disposesi. Dengan menggunakan logika Accumulation by Dispossession yang terikat pada tahap-tahap pembentukan “Spatial Fix” milik David Harvey, tulisan ini menganlisis bagaimana keberadaan taman nasional ini memengaruhi dinamika relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat adat di Thailand. Temuan penelitian menampilkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat adat meningkat secara signifikan seiring dengan berjalannya pemetaan ulang lanskap geografis, pembentukan undang-undang yang menjadi fondasi pembangunan ala pemerintah, dan eksklusi masyarakat adat dari struktur birokrasi. Lebih dari itu, stigmatisasi terhadap praktik hidup tradisional masyarakat adat Karen, seperti penanaman tanam gilir, menjadi satu dari sekian taktik untuk menguasai diskursus. Restriksi akses masyarakat adat terhadap lahan di Taman Nasional Kaeng Krachan menjadi bagian tak terpisah dari upaya mengubah lahan konservasi menjadi lahan produktif ekonomi. Penelitian ini menyoroti bagaimana hak masyarakat adat atas tata kelola lahan di Thailand dipreteli melalui penyusunan struktur birokrasi, pembuatan undang-undang, hingga pembangunan infrastruktur yang menjadi simbolisasi kuasa dan represi pemerintah.  

The development of Kaeng Krachan National Park in Thailand illustrates how the contestation over land governance rights serves as a foundation to sustain capitalist-oriented practices. In this context, the dispossession of indigenous land rights emerges as a primary implication of the establishment of a national park, sterilized from all forms of modification. Previous studies in this field often stop at the examination of the power-sharing models between communities and the state, or at episodes of violence that mark disciplinary efforts. This condition provides space for research that explores the consolidation of power through land reconfiguration, placing bureaucratic and geographical aspects as the starting point of the dispossession process. Utilizing David Harvey’s concept of Accumulation by Dispossession, which is tied to the formation of a “spatial fix,” this paper analyzes how the existence of the national park affects the dynamics of power relations between the government and indigenous communities in Thailand. The findings disclose that the imbalance of power between the state and indigenous communities has significantly intensified alongside the redrawing of the geographical landscape, the creation of laws underpinning state-led development, and the exclusion of indigenous communities from bureaucratic structures. Moreover, the stigmatization of traditional Karen indigenous practices, such as rotational farming, constitutes one of several tactics used to dominate the discourse. The restriction of access within Kaeng Krachan National Park is viewed as part of a systematic effort to transform conservation lands into an economically productive area. This study ultimately highlights how indigenous land governance rights in Thailand are meticulously dismantled through the establishment of bureaucratic structures, the enactment of laws, and the construction of infrastructure as symbols of state power and repression.  

Kata Kunci : Thailand, Taman Nasional Kaeng Krachan, Spatial Fix, Accumulation by Dispossession