Penguatan Prinsip Dominus Litis Pada Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Mursidah Noor Qomariah, Sigid Riyanto

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penerapan prinsip dominus litis dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan dan penuntutan serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penerapan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu penelitian ini mengkaji konsep pengaturan ke depan (ius constituendum) mengenai urgensi penerapan prinsip dominus litis dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Republik Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif dengan didukung dengan wawancara pada pihak terkait serta analisis data surat-surat ketetapan  penghentian penuntutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, dan Perma No. 1 Tahun 2024, belum terdapat sinkronisasi dan integrasi yang optimal antar lembaga penegak hukum. Selain itu, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai prinsip Dominus Litis dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP menyebabkan potensi ketimpangan pelaksanaan di lapangan dan belum adanya data sentral perkara yang telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulatif dan kelembagaan terhadap peran Jaksa dalam kerangka Dominus Litis agar pelaksanaan keadilan restoratif lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan nilai keadilan substantif. Ke depan, diharapkan Kejaksaan dapat berperan sebagai leading sector yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mampu menjadi fasilitator penyelesaian perkara secara berkeadilan dan bermartabat dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Kata kunci: Dominus Litis, keadilan restoratif, penuntutan, jaksa, sistem peradilan pidana

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [e-mail]

** Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: sigid.riyanto.ugm.ac.id

This study aims to identify and analyze the urgency of applying the dominus litis principle in resolving criminal cases through restoratif justice at the stages of investigation and prosecution, as well as to describe the measures undertaken by investigators and public prosecutors in the implementation of restoratif justice-based case settlements in Indonesia. Furthermore, this study explores the concept of future legal regulation (ius constituendum) concerning the application of the dominus litis principle in restoratif justice-oriented criminal case settlements within the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia.

The method used in this legal research is normative, supported by interviews with relevant parties and an analysis of prosecutorial termination decrees. The results of this study indicate that, although regulations such as Prosecutor’s Regulation No. 15 of 2020, National Police Regulation No. 8 of 2021, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2024 have been enacted, there remains a lack of optimal synchronization and integration among law enforcement institutions. Moreover, the absence of explicit regulation regarding the dominus litis principle in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) creates potential disparities in implementation and highlights the lack of a centralized database of cases resolved through restoratif justice by investigators, public prosecutors, and judges.

This study recommends regulatory and institutional strengthening of the prosecutor’s role within the dominus litis framework to ensure that the implementation of restoratif justice is more directed, consistent, and aligned with the values of substantive justice. Looking ahead, it is expected that the Prosecutor’s Office will serve as the leading sector, not only formally enforcing the law but also acting as a facilitator in achieving fair and dignified case settlements within an integrated criminal justice system.

Keywords: Dominus Litis, restoratif justice, prosecution, public prosecutor, criminal justice system.

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [e-mail]

** Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: sigid.riyanto.ugm.ac.id

Kata Kunci : Dominus Litis, keadilan restoratif, penuntutan, jaksa, sistem peradilan pidana