Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2000-2002

DJOU, Josef Alfonsius Gadi, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende selama Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2002 yang berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proporsi belanja daerah sesuai dengan kelompok bidang kewenangan yaitu pelayanan dasar, fasilitas umum, pembangunan ekonomi, sosial dan keamanan, administrasi umum pemerintahan. Akhirnya, penelitian ini membahas apakah alokasi belanja daerah pada APBD Kabupaten Ende selama Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2002 berdasarkan kelompok bidang kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sudah sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Bila alokasi belanja daerah tersebut tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah maka tujuan pembangunan di Kabupaten Ende tidak akan tercapai. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data anggaran dan realisasi APBD selama 3 tahun anggaran dari Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2002. Data tersebut diperoleh dari Bappeda Kabupaten Ende. Alat analisis yang digunakan adalah Comparative Budget Statement (CBS) dan analisis proporsi kelompok bidang kewenangan terhadap Total Belanja Daerah APBD. Hasil analisis CBS vertikal untuk Kelompok Bidang Kewenangan (KBK) Pelayanan Dasar selama periode pengamatan rata-rata sebesar 47,14% dari Total Belanja Daerah. CBS vertikal untuk KBK Fasilitas Umum secara rata-rata selama periode pengamatan sebesar 14,46% dari Total Belanja Daerah. CBS vertikal untuk KBK Pembangunan Ekonomi selama periode pengamatan rata-rata sebesar 7,83% dari Total Belanja Daerah. CBS vertikal untuk KBK Sosial dan Keamanan secara rata-rata selama periode pengamatan sebesar 1,87% dari Total Belanja Daerah. CBS vertikal untuk KBK Administrasi Umum Pemerintahan secara ratarata selama periode pengamatan sebesar 28,70% dari Total Belanja Daerah. Hasil analisis CBS horizontal Kelompok Bidang Kewenangan (KBK) Pelayanan Dasar secara absolut rata-rata tiap tahun mengalami kenaikan sebesar Rp.14.340.347.684,- dari tahun sebelumnya, secara relatif rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 68,86%, secara rasio rata-rata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,69 kali. Untuk KBK Fasilitas Umum secara absolut rata-rata Rp.4.371.525.860,-, secara relatif sebesar rata-rata 69,51%, secara rasio rata-rata sebesar 1,70 kali. Untuk KBK Pembangunan Ekonomi secara absolut rata-rata sebesar Rp.3.641.176.684,-, secara relatif ratarata sebesar 101,61%, secara rasio rata-rata sebesar 2,02 kali. Untuk KBK Sosial dan Keamanan secara absolut mengalami penurunan rata-rata sebesar Rp.1.019.343.474,-, secara relatif rata-rata sebesar 17,26%, secara rasio rata-rata sebesar 19,28 kali. Untuk KBK Administrasi Umum Pemerintahan secara absolut xii rata-rata sebesar Rp.9.823.941.837,-, secara relatif rata-rata sebesar 19,07%, secara ratio rata-rata sebesar 1,74 kali. Untuk Analisis Proporsi Kelompok Bidang Kewenangan (KBK) terhadap Total Belanja APBD yang menempati urutan pertama adalah KBK Pelayanan Dasar diikuti KBK Administrasi Umum Pemerintah, KBK Fasilitas Umum, KBK Pembangunan Ekonomi dan yang terakhir adalah KBK Sosial dan Keamanan. Hal ini tidak sesuai dengan Catur Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Ende.

This research endeavors to study the allocation of regional budget in Ende Regency in the period of 2000 – 2002 budget year, with regard to public interest orientation. This research is also meant to know the proportion of the regional budget according to group of the field of authority, namely basic services, such as public facility, economic development, social matters and security, as well as government general administration. Finally, this research discusses whether or not the allocation of regional budget of Ende Regency in the period of 2000 – 2002 budget year, which renders to article no 22 year 1999 about Local Government and article no 5 of 1999 about Finance Proportion Betwen National and Local Government, it can be said that the aim of regional development in Ende will not possibly be achievable. The data used in the research is the secondary data, namely the regional budget and its realiazation for 3 budget years, from 2000 up to 2002 budget years. The data are obtained from the Regional Development Planning Board (Bappeda) of The Regency of Ende. The instrument used is Comparative Budget Statement (CBS) and The Proportional Analysis to the Group of Authorities againts the total regional budget of APBD. The result of Vertical CBS analysis shows that Group of Authority Division (equivalent to Kelompok Bidang Kewenangan or KBK hereafter) for basic services during the observation period is 47.14% in average out of the total Regional Budget. The Vertical CBS for KBK of Public Facilities during the observation period is 14.46% in average out of the Total Regional Budget. The Vertikal CBS for KBK of Economic Development during the observation period is 7.38% in average out of the Total Regional Budget. The Vertical CBS for KBK of Social Matters and Security during the observation period is 1.87% in average out of the Total Regional Budget. The Vertical CBS for KBK of Government General Administration during the observation period is 28.70% in average out of the Total Regional Budget. The result of Horizontal CBS analysis of KBK for basic services has an absolute annual increase of Rp.14,340,347,684 compared to the years before it. The relative annual average increase is 68.86% compared to the previous years; in term of average ratio the increase reaches 1.69 times. For KBK of Public Facilities, the average increase is Rp.4,371,525,860 or 69,51% Relatively, otherwise 1.70 times in terms of average ratio. For KBK Economic Development, the absolute annual increase is Rp.3,641,176,684, or 101,61% Relatively, 2.02 times in terms of average ratio. For KBK of Social Matters and Security experinces an absolute annual decrease of Rp.1,019,343,474, or 17.26% in a relative average, or 19.28 times in terms of average ratio. For KBK of the General Government Administration, the absolute average is Rp.9,823,941,837, or 19,07% in a relative average, or 1.74 times in terms of average ratio. For the Proportional Analysis of the Group of Authority Division (KBK) againts the Total Regional Budget of APBD, the first rank is KBK for Basic Services, followed of KBK for General Government Administration, KBK for xiv Public Facilities, KBK for Economic Development and the last is KBK for Social Matters and Security. This is not in accord with the Four Strategies of the Regional Development of the Regency of Ende to achieve the vision and mission of the Regency of Ende. xv

Kata Kunci : Belanja Daerah,APBD