Evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan :: Studi kasus Kabupaten Lembata

OLA, Anselmus Asan, Dr. M. Masykur Wiratmo, MSc

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

bersifat sentralistik dengan pendekatan Top Down Planning, menjadi perencanaan pembangunan yang bersifat desentralistik dengan pendekatan Bottom Up Planning melalui pola perencanaan partisipatif. Peraturan yang meregulasi perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan pada prosedur, produk, institusi perencana, aparat perencana dan koordinasi perencanaan pembangunan. Kabupaten Lembata memandang peraturan perundangan tersebut sebagai suatu perubahan yang terencana, dan perlu ditindaklanjuti dengan menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanannya dokumen perencanaan yang telah disusun, belum mampu secara efektif menjadi pengarah dan rujukan bagi pelaksanaan pembangunan. Temuan pokok dalam penelitian ini setidaknya membuktikan bahwa penyebab adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, akan berdampak lebih jauh pada terjadinya bias antara perencanaan pembangunan dengan implementasinya. Desain penelitian dengan menggunakan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, dan quesioner yang diisi oleh para perencana daerah Kabupaten Lembata, mengungkapkan varian indikator yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Varian tersebut adalah pertama, Dokumen – dokumen perencanaan pembangunan yang sudah disusun Kabupaten Lembata adalah POLDAS, PROPEDA, RENTRADA/RENSTRAIN dan REPETADA, namun keterkaitan antardokumen – dokumen tersebut masih kurang. Di samping itu visi yang disusun kurang realistik karena tidak memiliki batas waktu pencapaian. Kedua,Prosedur yang dibangun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lembata masih belum mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, karena belum seluruh dokumen perencanaan disusun melalui suatu perencanaan partisipatif kecuali REPETADA. Ketiga,Institusi yang bertanggungjawab atas penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, sedangkan di setiap instansi dibentuk unit perencanaan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya belum optimal karena masih terbatasnya sumber daya keuangan dan fisik. Keempat, Kemampuan aparat perencana yang masih terbatas mengakibatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan belum mampu menjadi pengarah dan rujukan bagi pelaksanaan pembangunan. Kelima, Pelaksanaan koordinasi baik antara eksekutif dengan legislatif, antar sektor, maupun antara eksekutif dengan LSM, swasta dan masyarakat masih belum optmal

Decentralization has changed the development-planning paradigm from centralistic Top Down Planning approach to decentralistic Bottom-Up Planning through participative planning pattern. The rule, which regulates regional development planning in decentralization era, bring significant changes in procedure, product, planning institution, planning officers and development planning coordination. Lembata Regency considers this rule as a planned change and it needs to be followed by arranging various regional development-planning documents. Planning document, which has been drafted, in accomplishment, is not yet able to be effective guidance and reference in accomplishing development. In any case the main find in this research has proved that the cause of inconsistency between regional development planning document which has been arranged and the rule which regulates regional development planning will have the bias effect between development planning and its implementation. Research design using documentaries study over various regional development planning document and the rules which regulate regional development planning and questioners which filled by the officers of regional planning of Lembata Regency express indicative variants that influence the quality of regional development planning document. Those variants are: the first, development planning documents thet have been arranged by Lembata Regency are POLDAS, PROPEDA, RENSTRADA/RENSTRAIN and REPETADA, but those document have lack of linkage. Besides, its visions are less realistic since it has no limitation in time of achievement. The second, the procedure which built in arranging regional development planning documents, since not all planning documents are drafted through participative planning expect REPETADA. The third, the institution that holds responsible for arranging regional development planning is BAPPEDA as the coordinator of regional development planning whereas in each instance, the planning unit estabilished as well. However, the achievement of duties is not optimal yet. Since it has the limitation of fund and physical facilities. The fourth, the ability of planning officers that still limited result regional development planning document which produced is not yet able to be the guidance and reference for development planning achievement. The fifth, coordination performance between either executive or legislative, among sector, between either executive or NGO, private or public is not optimal yet.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan,Dokumen Perencanaan,Otonomi Daerah