Legasi Krisis Tampa: Mengkritisi Paradoks Kebijakan Pengungsi Australia dalam Kasus Solusi Pasifik

Annabella Arawinda Arundhati, Prof. Dr. Dafri Agussalim, M.A.

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Solusi Pasifik masih meninggalkan legasi penerimaan pengungsi yang restriktif melalui implementasi kebijakan pengungsi di bawah kepemimpinan Anthony Albanese pada tahun 2022–2025, dengan dipertahankannya penggunaan praktik offshore processing dan pengembalian kapal dalam penguatan perbatasan Australia. Berawal dari terjadinya The Tampa Crisis atau Krisis Tampa pada Agustus 2001, Australia yang selama ini dikenal dalam keterlibatan aktifnya dalam perlindungan pengungsi mulai menunjukkan perubahan sikap dengan adanya penolakan terhadap kedatangan MV Tampa yang membawa 433 pengungsi Afghanistan, Irak, dan Pakistan (Bailliet, 2003, p. 742). Melalui model analisis tiga dimensi dalam Critical Discourse Analysis milik Norman Fairclough, penelitian ini melihat bagaimana speech act dalam retorika sekuritisasi yang dilakukan oleh John Howard memperkuat logika pencegahan pelanggaran terhadap perbatasan Australia dan pergerakan pengungsi yang tidak terkontrol melalui penambahan extraordinary measures atau tindakan khusus yang menempatkan pemaknaan isu pengungsi dalam domain keamanan. Howard turut mendorong keterlibatan negara lain yang dalam perkembangan praktiknya, menjadi bentuk lempar tanggung jawab Australia dalam komitmennya terhadap Konvensi Pengungsi 1951, terlebih dengan dibukanya pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini. Dominasi logika keamanan yang lahir dari sekuritisasi pasca-terjadinya Krisis Tampa telah menempatkan diskursus kebijakan pengungsi Australia yang berperspektif kemanusiaan dalam tatanan yang lebih rendah. Bagaimana dengan tidak dominannya praktik diskursif tandingan yang mendorong rekonfigurasi pemaknaan isu pengungsi agar keluar dari permasalahan keamanan telah mempertahankan praktik penerimaan pengungsi yang restriktif hingga pada masa kepemimpinan Albanese. Lantas, di tengah keberadaan komitmen kemanusiaan Australia secara internasional dan keberlanjutan kebijakan pengungsi yang restriktif di wilayahnya pada saat yang bersamaan, penerimaan pengungsi Australia tersebut terlihat sebagai sebuah paradoks yang mengubah citra good international citizenship (GIC) Australia sejak kemunculan Solusi Pasifik hingga saat ini. 

The Pacific Solution has left a legacy of restrictive refugee policy under Anthony Albanese’s leadership from 2022 to 2025, marked by the continued use of offshore processing and boat turnbacks in strengthening Australia’s borders. Originating from the Tampa Crisis in August 2001, Australia, which is known for its active involvement in refugee protection, began to show a shift in stance with its rejection of the MV Tampa, which carried 433 refugees from Afghanistan, Iraq, and Pakistan (Bailliet, 2003, p. 742). Using Norman Fairclough’s three-dimensional model of analysis under the Critical Discourse Analysis, this study examines how speech acts within the securitization rhetoric conducted by John Howard reinforced the logic of preventing violations of Australia’s borders and uncontrolled refugee movements by adding extraordinary measures that framed the refugee issue within the security domain. Howard also encouraged the involvement of other countries, which in practice became a form of responsibility-shifting by Australia in its commitment to the 1951 Refugee Convention, especially with the establishment of detention centers in Nauru and Papua New Guinea. Since the post-Tampa Crisis securitisation, the dominance of security logic has subordinated Australia's humanitarian-oriented refugee policy discourse. The absence of dominant counter-discursive practices that could have reconfigured the meaning of the refugee issue away from a security problem has allowed the continuation of restrictive refugee reception practices until the Albanese era. Consequently, amidst Australia’s international commitment to humanitarian values and its simultaneous continuation of restrictive refugee policies within its territory, the country’s approach to refugee reception appears as a paradox, one that has reshaped Australia’s image as a good international citizen (GIC) from the emergence of the Pacific Solution to the present day.

Kata Kunci : Australia, pengungsi, Solusi Pasifik, Krisis Tampa, Critical Discourse Analysis, sekuritisasi, good international citizenship