Analisis anggaran belanja daerah Kabupaten Muara Enim, 2004

INDRIATY, Naily, Dr. Ainun Na'im, MBA

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan anggaran belanja daerah Kabupaten Muara Enim, termasuk penjaringan aspirasi masyarakat dan peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2004. Di samping itu juga mengevaluasi besarnya alokasi anggaran belanja Kabupaten Muara Enim untuk belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil pengamatan pada saat mengikuti rapat-rapat anggaran dan hasil wawancara dengan unit kerja atau pihak yang terkait dengan proses penyusunan anggaran meliputi Bappeda, Bagian Keuangan dan Komisi C DPRD. Data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004 serta peraturan-peraturan daerah dan kebutusan bupati yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan berpedoman pada Kepnemdagri Nomor 29 tahun 2002 dan analisis proporsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Muara Enim tahun 2004 belum mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 di mana proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan DPRD. Penentuan kegiatan dalam APBD belum berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD. Selain itu alokasi dana setiap kegiatan belum berdasarkan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengalokasian belanja untuk aparatur daerah adalah 21,787%, sedangkan belanja untuk pelayanan publik sebesar 78,213. Kelompok belanja administrasi umum mendapat alokasi terbesar yaitu 54,277%, kelompok belanja modal/investasi mendapat alokasi terbesar kedua yaitu 27,286% dan kelompok belanja operasi dan pemeliharaan mendapat alokasi sebesar 12,354%. Belanja bantuan keuangan mendapat alokasi sebesar 4,986% serta belanja tidak tersangka sebesar 1,098% dari total belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2004

This research is aimed to evaluate the budgeting process in Muara Enim regency, monitoring and evaluation process of the Local Income and Expenditure Budgets (APBD) implementation for 2004, including efforts to accommodate public aspiration and the roles of Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /DPRD (Local Legislative Assembly). It is also to asses the total amount allocated of Muara Enim regency budget for public services and local apparatus expenditures. Data exploited in the research are secondary and primary. Primary data were observation results conducted during budget meetings, interviews with finance division, Bappeda and C Commission of DPRD. Secondary data are Local Income and Expenditure Budgets for 2004, and other local rules. Analysis instruments employed were qualitative-descriptive with reference to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29 and proportional analyses. The result of this research shows that the budgeting compilation process in Muara Enim regency not referenced to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29 yet because the process has not involved publics and the role of DPRD and to determined the program in APBD not based on The General Purpose and Policy, Strategy and Priority of APBD, Expenditures Analysis Standard and Minimum Services Standard. Expenditures allocated for local apparatus is 21.787%, while expenditures for public services is 78.213%. The group of general administrative expenditure receives greater proportion of 54.277% allocated, while second-rank greater proportion of 27.286% is allocated for capital/investment expenditure group and allocation of 12.354% is allocated for operational and maintenance expenditure group. Proportion of 4.986% is allocated for financial aid expenditure and 1.098% of 2004 total expenditure of Muara Enim regency is provided for unexpected expenditure.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Monitoring dan Evaluasi, performance budgeting, local apparatus expenditures, public services expenditure, monitoring and evaluation