Perilaku Beyond Compliance dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)

Beta Romadiyanti, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P; Dr. Sumaryono, M.Si.; Prof. Wakhid Slamet Ciptono, MBA, MPM, Ph.D

2025 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) telah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kepatuhan normatif, melainkan juga pada partisipasi aktif para pelaksana di luar batas kewajiban formal, yang disebut sebagai perilaku beyond compliance. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual dan empiris mengenai perilaku beyond compliance dalam konteks implementasi kebijakan PDN, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentunya dan pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran berurutan (sequential mixed methods) yang terdiri atas lima tahap: eksplorasi kualitatif untuk operasionalisasi konstruk, pengembangan dan uji validitas instrumen, survei kuantitatif terhadap 240 responden dari berbagai instansi pemerintah, focus group discussion (FGD) untuk validasi temuan, serta studi kasus kualitatif pada empat instansi dengan karakteristik implementasi kontras. Analisis kuantitatif dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), sedangkan analisis kualitatif mendukung pemaknaan temuan statistik dalam konteks empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku beyond compliance merupakan konstruk multidimensional yang mencerminkan komitmen afektif, orientasi kinerja, dan kesukarelaan bertindak untuk mendukung tujuan kebijakan. Perilaku ini dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi atas legitimasi kebijakan, kepercayaan terhadap manfaat PDN, serta kapasitas dan pengalaman individu. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan faktor-faktor psikologis dan institusional untuk mendorong implementasi kebijakan yang efektif, serta menawarkan model perilaku yang dapat dijadikan rujukan dalam desain kebijakan berbasis nilai dan motivasi intrinsik.

The policy of utilizing domestic products in public procurement has become a strategic instrument to strengthen national economic self-reliance. However, the effectiveness of its implementation depends not only on normative compliance but also on the active participation of implementers beyond formal obligations, referred to as beyond compliance behaviour. This study aims to develop a conceptual and empirical model of beyond-compliance behaviour in the context of domestic products policy implementation and to identify its key determinants and their influence on the success of policy implementation.

The research employed a sequential mixed methods approach consisting of five phases: qualitative exploration for construct operationalization, development, and validation of measurement instruments; a quantitative survey involving 240 respondents from various government institutions; focus group discussions (FGDs) for finding validation; and qualitative case studies in four institutions with contrasting implementation characteristics. Quantitative data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), while qualitative analysis was conducted to contextualize statistical findings within empirical realities.

The results indicate that beyond-compliance behaviour is a multidimensional construct reflecting affective commitment, performance orientation, and voluntary action to support policy goals. This behaviour is significantly influenced by perceptions of policy legitimacy, trust in the benefits of domestic products, and individual capacity and experience. These findings highlight the importance of strengthening both psychological and institutional factors to foster effective policy implementation and propose a behavioural model that may serve as a reference for designing value-based and intrinsically motivated policy interventions.

Kata Kunci : produk dalam negeri, perilaku, kepatuhan, beyond compliance, nilai organisasi, kepemimpinan, strategi, implementasi, kebijakan