Studi Kritis atas Legitimasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas

Shofie Willdan Azka, Dr. Lailiy Muthmainnah, S. Fil., M.A. ; Dr. Supartiningsih, S.S., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai legitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan perspektif Jürgen Habermas sebagai kerangka teoritis. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana analisis legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif kualitatif dengan model penelitian tentang permasalahan aktual yang diperkuat mengunakan studi kepustakaan. Tahapan penelitian meliputi tahap persiapan, reduksi data, klasifikasi data, display data, dan memberikan penafsiran serta interpretasi dan mengambil kesimpulan. Data-data yang didapatkan tersebut dianalisis dengan metode hermeneutika filosofis dengan melibatkan unsur-unsur metodis seperti interpretasi, deskripsi, induksi dan deduksi, koherensi intern, dan refleksi kritis.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 secara hukum prosedural memiliki legitimasi, namun memiliki krisis legitimasi pada dimensi moral, politis, dan sosiologis. dan  Kedua, bahwa menurut perspektif Jürgen Habermas, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal open legal policy yang merupakan kewenangan lembaga legislatif dinilai tidak rasional, karena tidak mencerminkan tindakan komunikatif,  tidak mencapai putusan yang adil, serta menimbulkan krisis legitimasi terhadap hukum dan politik. Penelitian ini meninjau bagaimana dinamika tersebut terjadi serta mengusulkan penerapan demokrasi deliberatif sebagai solusi dari permasalahan ini sejalan dengan cita-cita emansipatoris Habermas.

This study addresses the issue of the legitimacy of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023. The research employs theoretical framework of Jürgen Habermas to examine how this decision affects both political and legal legitimacy of the Constitutioonal Court’s ruling in the case No. 90/PUU-XXI/2023. 

This research adopts a qualitative descriptive approach, focusing on contemporary legal and political issues, and is supported by a comprehensive literature review. The research stages include preparation, data reduction, data classification, data display, interpretation, and conclusion drawing. The data are analyzed using a philosophical hermeneutic method, which involves interpretative, descriptive, inductive and deductive reasoning, internal coherence, and critical reflection. 

The findings reveal two key points. First, while Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 may possess procedural legal legitimacy, it suffers from a legitimacy crisis in moral, political, and sociological dimensions. Second, from the perspective of Jürgen Habermas, the Constitutional Court’s intervention in an open legal policy, which originally under the legislative domain, is considered lacks of rationality, fails to reflect communicative action, and does not result in a just decision. Consequently, this undermines both legal and political legitimacy. This study analyzes these dynamics and proposes deliberative democracy, in line with Habermas’s emancipatory ideals, as a constructive response to the legitimacy crisis.

Kata Kunci : demokrasi deliberatif, legitimasi, tindakan komunikatif, mahkamah konstitusi