Evaluasi anggaran belanja daerah ditinjau dari proses penyusunan dan pengalokasian di Provinsi Kalimantan Tengah

LYESMAYYATTY, Drs. Rusdi Akbar, MSc

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting, karena anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Perencanaan/penyusunan anggaran daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan siklus anggaran dan merupakan suatu kegiatan menyeluruh, utuh dan terpadu baik melalui pendekatan top down approach maupun bottom up approach. Sejalan dengan itu dalam setiap tahapan perencanaan program/kegiatan tahunan tersebut dilandasi oleh ketentuan yang berlaku. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, sehingga tujuan pengeluaran sebaiknya disetujui para legislator, pihak unit kerja pemerintah menjadi pelaksana pengelolaan dana dan program. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasi ke masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan utama mengevaluasi anggaran belanja daerah ditinjau dari penyusunan dan pengalokasian di Provinsi Kalimantan Tengah, 1999/2000 – 2003, mengevaluasi besarnya alokasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sejauhmana dialokasikan untuk pelayanan publik dan pelayanan aparatur dan melihat pertumbuhan anggaran belanja daerah, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Alat analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, keterlibatan DPRD belum dimulai dari awal namun baru pada tahap draf APBD yang disusun oleh pihak eksekutif. Pengalokasian anggaran belanja pada Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengarah kepada kepentingan publik. Proporsi alokasi belanja rutin menunjukkan bahwa belanja pegawai mempunyai proporsi alokasi terbesar rata-rata Rp86.86.676.920.100,00 atau sebesar 47,45%, kedua adalah ganjaran/subsidi/sumbangan yaitu sebesar rata-rata Rp23.423.097.600,00 atau sebesar rata-rata 13,62% dan ketiga adalah belanja lain-lain yaitu sebesar rata-rata Rp21.112.573.400,00 atau sebesar rata-rata 12,07% dari total belanja rutin. Alokasi proporsi belanja pembangunan tertinggi adalah sektor transportasi yaitu rata-rata sebesar Rp61.673.250.000,00 atau sebesar rata-rata 36,85% dari total belanja pembangunan, terbesar kedua sektor aparatur pemerintah dan pengawasan yaitu sebesar rata-rata Rp20.364.169.000,00 atau sebesar rata-rata 11,94%, serta terbesar ketiga sektor pertanian dan kehutanan yaitu sebesar Rp12.211.700.000,00 atau sebesar 7,74%. Rata-rata pengalokasian anggaran setiap tahunnya untuk pelayanan birokrasi sebesar Rp124.600.318.500,00 atau sebesar 36,58%, rata-rata pengalokasian anggaran untuk pelayanan publik sebesar Rp216.212.901.900,00 atau sebesar 63,44%.

It is essential to plan budget preparation since a budget reveals what should be performed in the future. A local budget planning/arrangement is a series of activities, co-existing with the local annual activities and program planning to increase local economy growth in sequence of the budget cycle to be a total comprehensive activity, integrated by both top-down and bottom-up approaches. Each stage of the annual program/activity planning is based on the regulation in effect. As the final budget arrangement process is a result of political agreement, the expenditure should be under legislator’s approval and the governmental task units are responsible for managing the program and fund. Then, the process of arrangement and budget ratification can be published. This research was conducted in the Central Kalimantan province, intending to evaluate the APBD (local budget) from viewpoint of the 1999/2000- 2003 budget arrangement and allocation of the Central Kalimantan Province; to evaluate the amount of the budget allocation of the Central Kalimantan government for both public and agency services; and to identify the local budget growth, both for regular and developing budgets. The analysis tool in this research was the descriptive, qualitative one. The results concluded that, for the local budget arrangement, a traditional budgeting approach was still in use in the Central Kalimantan province, resulting in weaknesses in some aspects of arrangement process such as planning, human resource, and lack of inter-institutions communication. The role of DPRD (the local legislative council), as citizen representatives, has not been optimum. Not from the beginning, the DPRD involved only after the APBD was outlined by the executive. The budget allocation of this province has led to public interest. The proportion of the regular budget allocation illustrated that the employee budget had the major proportion of about Rp6,676,920,100.00 or as much as 47.45% of the total regular budget. The second major proportion was for reward/subsidy/fund, as much as Rp23,423,097,600.00 or about 13.62% of the total regular budget. In addition, the third was the miscellaneous budget, as much as Rp21,112,573,400.00 or about 12.07% of the total regular budget. The highest proportion of the development budget allocation was in transport sector, about Rp61,673,250,000.00 or as much as 36.85% of the total development budget. The second highest proportion was for governmental agencies and controlling, as much as Rp20,364,169,000.00 or about 11.94%. In addition, the third was for agriculture and forestry sectors, as much as Rp12,211,700,000.00 or about 7.74%. The average of annual budget allocation for bureaucratic services was as much as Rp124,600,318,500.00 or about 36.58% and the average budget allocation for public service was as much as Rp216,212,901,900.00 or about 63.44%.

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Penyusunan dan Alokasi, arrangement, allocation, local budgeting