The Battle of Legal Authority Between Indonesian Coast Guard ( KPLP v. BAKAMLA): A Comparative Studies with US Coast Guard

Muhammad Daffa Khairul Rabbani, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.. LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum maritim karena dualisme institusional antara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Penelitian hukum ini menyelidiki perkembangan sejarah, tumpang tindih kewenangan hukum, dan ketidakefisienan operasional dari kedua institusi tersebut serta membandingkannya dengan struktur terpadu dari United States Coast Guard (USCG).

Menggunakan pendekatan normatif-yuridis, historis, dan komparatif, studi ini menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan, kewajiban maritim internasional, dan mandat kelembagaan. Temuan mengungkapkan bahwa keberadaan KPLP dan BAKAMLA, keduanya mengklaim fungsi penjaga pantai, menciptakan ambiguitas hukum, redundansi operasional, dan merusak kedaulatan maritim serta kredibilitas internasional Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi institusi dan harmonisasi hukum sangat diperlukan untuk membentuk Penjaga Pantai Indonesia yang tunggal dan bersatu. Reformasi ini harus mengintegrasikan legitimasi internasional KPLP dan fungsi keamanan yang lebih luas dari BAKAMLA, yang dimodelkan berdasarkan efektivitas sistem satu lembaga USCG

Indonesia, as the world’s largest archipelagic state, faces significant challenges in maritime law enforcement due to institutional dualism between the Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) and the Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). This legal research investigates the historical development, overlapping legal authorities, and operational inefficiencies of both institutions and contrasts them with the unified structure of the United States Coast Guard (USCG). 

Utilizing a normative-juridical, historical, and comparative approach, the study analyzes statutory frameworks, international maritime obligations, and institutional mandates. Findings reveal that the coexistence of KPLP and BAKAMLA, both asserting coast guard functions, that creates legal ambiguity, operational redundancy and undermines Indonesia’s maritime sovereignty and international credibility. This research concludes that institutional reform and legal harmonization are urgently needed to establish a single, unified Indonesian Coast Guard. This reform should integrate KPLP’s international legitimacy and BAKAMLA’s broader security functions, modeled on the effectiveness of the USCG’s single-agency system.

Kata Kunci : KPLP, BAKAMLA, Institutional Dualism, Maritime Law Enforcement, US Coast Guard, Institutional Reform