STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH ELEKTRONIK: AGENDA SETTING DAN FORMULASI KEBIJAKAN DI AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, JEPANG DAN CINA

Achmad Zikri, Indri Dwi Apriliyanti, MBA., Ph.D

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) secara global telah memicu kekhawatiran serius dalam tata kelola lingkungan, kesehatan publik, dan keberlanjutan sumber daya alam. E-waste mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang berdampak buruk terhadap manusia dan ekosistem. Namun, meskipun urgensinya tinggi, banyak negara belum mengembangkan sistem pengelolaan e-waste yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pembentukan kebijakan pengelolaan e-waste melalui studi komparatif di empat negara: Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Cina. Penelitian difokuskan pada dua tahap krusial dalam proses kebijakan, yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan, dengan menggunakan kerangka Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh Herweg et al. (2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 53 artikel jurnal terindeks Q1 yang dipublikasikan sejak awal implementasi kebijakan e-waste di masing-masing negara hingga tahun 2024. Proses sintesis dilakukan dengan metode thematic synthesis yang dikodekan berdasarkan tiga aliran MSF: problem stream, policy stream, dan political stream. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi kebijakan di tiap negara sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tekanan politik, serta peran policy entrepreneurs dalam memanfaatkan momen terbukanya policy window. Di Cina, tekanan internasional dan dominasi sektor informal menjadi pemicu utama masuknya isu e-waste ke dalam agenda kebijakan. Jepang menonjol dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri dalam kerangka hukum yang mapan. Amerika Serikat memperlihatkan fragmentasi kebijakan karena tidak adanya regulasi federal yang seragam. Sementara Inggris menunjukkan transisi kelembagaan pasca-Brexit, dengan tetap mengacu pada kerangka kebijakan WEEE Directive yang sebelumnya diatur Uni Eropa. Kontribusi teoretis studi ini adalah memperluas penerapan MSF pada isu lingkungan lintas negara, khususnya dalam konteks negara berkembang dan sistem non-demokrasi. Sementara kontribusi praktisnya adalah memberikan referensi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan, khususnya di negara-negara yang sedang menyusun kebijakan e-waste, agar dapat mengadopsi pendekatan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berbasis konteks kelembagaan masing-masing. Temuan ini memperkuat urgensi integrasi aktor formal–informal, penguatan regulasi, dan strategi advokasi berbasis data sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan pengelolaan e-waste di masa depan.

The global surge in electronic waste (e-waste) has raised serious concerns over environmental governance, public health, and the sustainability of natural resources. E-waste contains hazardous substances such as mercury, lead, and cadmium, which pose significant risks to human health and ecosystems. Despite the urgency of the issue, many countries still lack comprehensive and systematic e-waste management policies. This study aims to examine the dynamics of e-waste policy formation through a comparative analysis of four countries: the United States, the United Kingdom, Japan, and China. The research focuses on two critical phases of the policy process agenda setting and policy formulation using the Multiple Streams Framework (MSF) as developed by Herweg et al. (2023). A Systematic Literature Review (SLR) approach was employed, analyzing 53 Q1-ranked journal articles published between the onset of national e-waste policies in the respective countries and 2024. Thematic synthesis was used to organize the findings, structured around the three core streams of MSF: the problem stream, policy stream, and political stream. The results reveal that policy configurations differ significantly across countries, shaped by institutional capacity, political pressures, and the strategic roles of policy entrepreneurs in leveraging open policy windows. In China, international pressure and the dominance of the informal sector are key drivers that elevate e-waste onto the policy agenda. Japan demonstrates strong collaboration between government and industry under a well-established regulatory framework. The United States exhibits policy fragmentation due to the absence of a unified federal regulation, resulting in inconsistencies across states. Meanwhile, the United Kingdom reflects a complex transition after Brexit while continuing to rely on the structural legacy of the former EU WEEE Directive. Theoretically, this study expands the application of the MSF to global environmental issues, particularly within the contexts of developing countries and non-democratic systems. Practically, it offers evidence-based insights for policymakers, especially in countries currently formulating e-waste policies, to adopt more context-sensitive, collaborative, and adaptive approaches. The findings underscore the importance of integrating formal and informal actors, strengthening regulatory mechanisms, and promoting advocacy strategies rooted in empirical evidence. As e-waste continues to grow in volume and complexity, this study highlights the need for inclusive and anticipatory policy design capable of addressing both local challenges and global environmental responsibilities.

Kata Kunci : sampah elektronik, kebijakan publik, agenda setting, formulasi kebijakan , Multiple Streams Framework, perbandingan kebijakan, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Cina, electronic waste, public policy, agenda setting, policy formulation, policy comparison,