Kemampuan kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

RIANSYAH, Devi, Dr. Nasikun

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kondisi permasalahan sosial di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selain merupakan akumulasi dari pertumbuhan alamiah juga merupakan sebagai ekses dari konflik bersenjata dan kegiatan pembangunan serta kemajuan tehnologi yang begitu cepat yang mengakibatkan meningkatnya tuntutan kecendrungan permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengatasi hal ini Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dituntut perannya secara langsung. Penelitian ini mencoba melihat bagaimanakah kemampuan kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi : perkembangan program kesejahteraan sosial, sumber-sumberdaya dan koordinasi. Selanjutnya penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimanakah meningkatkan kemampuan kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui faktor program, sumberdaya dan koordinasi dalam menghadapi tuntutan permasalahan kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil analisis yang di lakukan menjelaskan: kemampuan kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu ditingkatkan karena masih terlihat adanya kekurangan-kekurangan pada faktor-faktor yang dianalisis, seperti: 1) program, menunjukkan hasil bahwa perkembangan program masih sangat kecil jika dibandingkan antara jumlah klien yang telah dibantu dengan jumlah total klien, 2) sumberdaya juga perlu ditingkatkan karena minimnya ketersediaan anggaran serta masih kurangnya personil yang memiliki keahlian khusus kesejahteraan sosial. 3) koordinasi, perlu lebih ditingkatkan karena belum terciptanya hubungan yang harmonis antara pimpinan dan staf serta masih rendahnya intensitas kerjasama dengan instansi lain dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Rekomendasi yang disarankan kepada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah perlu dilakukan peningkatan kemampuan kelembagaan dengan cara meningkatkan kualitas program penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan anggaran, serta meningkatkan intensitas koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan hasil dari program penyantunan fakir miskin diperlukan bimbingan lanjutan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin yang telah mendapatkan bantuan. Selain mendapatkan bantuan berupa modal usaha ekonomi produktif diharapkan Dinas Sosial dapat memberikan pengetahuan tentang tata cara menjalankan usaha yang dipilih oleh klien guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya

The condition of social problems in the Nanggroe Aceh Darussalam Province not only caused by accumulation of natural development but also the results of the prolonged armed conflict and development activities besides the technology advances which more quickly. Therefore those indications results the increasing of the requests tendency of social welfare problems in the Nanggroe Aceh Darussalam. In order to handle the problem, it is needed the roles of the Nanggroe Aceh Darussalam Province Social Authority directly. This research tried to look on how the institutional ability of the Nanggroe Aceh Darussalam Province Social Authority which consists of : development program of social welfare, resources and coordination. Then, the research was directed to know on how to improve the institutional abilities of the Nanggroe Aceh Darussalam Province Social Authority through a program factor, resources, and coordination in facing the demand of social welfare problems. The research used the qualitative descriptive method in the collecting the data by observation, depth interview, and documentation study. The analysis results showed the followings : the institutional abilities of the Nanggroe Aceh Darussalam Province Social Authority need the improvement by observing that there are some weaknesses on analysis factors, namely : 1) Program, showed the results that the programs development were relatively much smaller compared between the number of clients which have been helped with the overall number of clients 2) Resources was also needed to be improved because there werethe limitation of budget and also the lack of personnel who have special skills on social welfare. 3) Coordination, it is needed to be increased because there were no harmonious relation between leaders and staff, beside there was the lack of corporation intensity with other institutions in carrying out the social welfare effort. It could be recommended to the Nanggroe Aceh Darussalam Province Social Authority that there should be some efforts in order to improve the institutional abilities by increasing the program quality of problems solving in the social welfare, quality and quantity of human resource and budget, and also by improving vertical and horizontal coordination intensities in handling social welfare problems. In the purpose to elaborate the results of orphans who have social problems in order to get the assistances, such as productive economic capital, it is hoped that the social authority could give the knowledge on how to run out the businesses which have been selected by clients which aims to increase their life welfare

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pembangunan Layanan Publik,Kemampuan Kelembagaan