Ketiadaan Pengaturan Dana Cadangan Wajib dalam Pengaturan Badan Usaha Milik Desa

Rayhan Alif Syahputra, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan ketiadaan pengaturan dana cadangan wajib dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa dan dampak ketiadaan pengaturannya

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Penulisan hukum ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan wawancara dengan narasumber praktisi Badan Usaha Milik Desa dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat dua argumen mengenai ketiadaan pengaturan cadangan wajib dalam pengaturan dampak BUM Desa, yakni perancang peraturan Badan Usaha Milik Desa menganggap bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa seharusnya menjadi otonomi desa sepenuhnya sehingga perancang peraturan tidak mengatur tata kelolanya secara spesifik, dan perancang pengaturan Badan Usaha Milik Desa tidak menganggap dana cadangan wajib sebagai hal yang urgen bagi pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Terkait implikasi, terdapat dua dampak dari ketiadaan pengaturan dana cadangan wajib dalam pengaturan Badan Usaha Milik Desa, yakni disparitas antara prinsip dan doktrin hukum badan hukum dengan pengaturan Badan Usaha Milik Desa, dan terdapat variasi tata kelola sisa hasil usaha dan penanggulangan kerugian yang bermacam-macam antara satu Badan Usaha Milik Desa dengan Badan Usaha Milik Desa lainnya serta minimnya tendensi Badan Usaha Milik Desa untuk memitigasi risiko kerugian.

This legal writing aims to identify and analyze the reasons behind the absence of a mandatory reserve fund regulation in the governance of Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa, or BUM Desa), as well as to examine the impacts of such regulatory absence.

This research is a normative-empirical legal study with a descriptive-analytical nature, employing both the statute approach and the conceptual approach. The legal writing is based on literature review and interviews with practitioners from BUM Desa and officials from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration.

Based on the findings, there are two main arguments regarding the absence of mandatory reserve fund regulation within BUM Desa governance. First, the drafters of the BUM Desa regulations believe that the governance of BUM Desa should fall entirely under the authority of village autonomy, and therefore chose not to regulate governance aspects in detail. Second, the drafters do not consider the mandatory reserve fund to be a crucial or urgent matter for the regulation of BUM Desa. As for the implications, two major impacts are identified. First, there is a disparity between the principles and legal doctrines generally applied to legal entities and those applied to BUM Desa. Second, the absence of regulation has led to varying practices in the management of net profit (sisa hasil usaha) and loss mitigation among different BUM Desa, as well as a general lack of inclination among BUM Desa entities to mitigate financial risks systematically.

.

Kata Kunci : Keywords: Mandatory Reserve Fund, Village-Owned Enterprise, Corporation, Legal Entity