Proses penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2004 pada tingkat eksekutif di Kabupaten Lombok Tengah

HERDAN, Lalu, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perubahan sistem penganggaran dari line item kepada performance budgeting mempunyai konsekuensi adanya perubahan prinsip dan logic yaitu bahwa penyusunan RAPBD harus merujuk kepada rencana strategis daerah serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Guna mengetahui proses penyusunan RAPBD tahun anggaran 2004 pada tingkat eksekutif di Kabupaten Lombok Tengah, dilakukan penelitian dengan tujuan (1) untuk mengetahui apakah dalam proses penyusunan RAPBD mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai prinsip anggaran kinerja? (2) untuk mengetahui apakah dalam penyusunan RAPBD tahun 2004 di tingkat eksekutif konsisten mengikuti dokumen renstra, arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD? Perencanaan anggaran daerah termasuk kategori rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, dimana setiap biaya dikaitkan dengan output organisasi sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Secara garis besar penyusunan rancangan APBD dengan pendekatan kinerja dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut : (a) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD; (b) Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD; (c) Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja; dan (d) Penyusunan RAPBD. Untuk dapat mengukur capaian kinerja suatu organisasi maka harus dikembangkan indIkator kinerja dan adanya konsistensi dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dari hasil penelitian diperoleh, walaupun jadwal telah dibuat agar tahapan-tahapan dalam penyusunannya tidak melewati tahun anggaran, akan tetapi tidak dapat dipenuhi. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD tidak mencantumkan secara jelas capaian kinerja yang diharapkan dan strategi untuk mencapainya. Disamping itu karena komitmen yang rendah dari pihak Legislatif maupun Eksekutif dalam membahas Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD, menyebabkan penyelesaiannya menjadi tertunda dan bahkan menjadi tidak berarti lagi. Dalam penyusunan RASK oleh satuan kerja maupun dalam pembahasan RASK untuk dituangkan dalam RAPBD tidak mempunyai pedoman yang jelas. Dengan demikian maka tahap-tahap yang harus dilalui dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak dapat dipenuhi serta tidak konsistennya dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran berikutnya diperlukan kemauan politis/komitmen yang kuat baik dari eksekutif maupun legislatif untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja, perlunya pendidikan dan pelatihan tentang anggaran kinerja yang lebih intensif terutama ditujukan kepada unit kerja, serta mengkaji kembali rencana strategis daerah yang telah ada secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder serta adanya konsistensi dalam kebijakan pelaksanaannya sehingga memudahkan dalam mengukur capaian kinerja.

The change on budgeting system from line item to performance budgeting has consequence to the presence of principal and logical change, that are, RAPBD arrangement must refer to the area strategic plan and considering with the community aspiration. In order to identify RAPBD arrangement process at the budget year 2004 on the executive level in Central Lombok Regency, conducted the research with aims (1) to understand whether in the RAPBD arrangement process following the phases which determined in agree with the performance budgeting principle? (2) to observe whether in the RAPBD 2004 arrangement process on the executive level was consistent follows the renstra document, direction and general policy, and priority of APBD. The area budged plan including short-term plan category that was part of the middle and long term plan, where each expense related with organization output according to the defined strategic plan. In general, arrangement of the APBD plan with performance approach was conducted on the following phases: (a) Direction arrangement and General Policy of APBD; (b) Arrangement on the Strategic and Priority of APBD; (c) Arrangement on the Work force Budged Plan; and (d) Arrangement of APBD. In order can measuring performance achievement of organization, it should be developed an indicator of performance and the presence of consistency in the prior plan. The result indicated that, although the schedule made in order the phases on its arrangement did not passed the budget year, but still not fulfilled. Arrangement on the Direction and General Policy of APBD and Strategy and Priority of APBD was not included explicitly the performance achievement expected and the strategy to achieve. Beside the lower commitment of Legislative or Executive parties on discussing Direction and General Policy of APBD as guideline to arrange RAPBD, it was lead to be delayed of settlement and even becomes not significant. In arrangement of RASK by work force or discussing RASK inserted in RAPBD have not clear guidelines. Therefore, the phase that must passed away on arrangement of budget-based performance was not fulfilled and not consistent in the area development plan. To arrange RAPBD of Middle Lombok Regency for the next budget year was needed a political will/strong commitment whether from executive or Legislative parties to apply the budget-based performance, the requirement of education and training on the more intensive performance budgeting especially intended to the work force, and reviews the existing area strategic plan comprehensively involving all stakeholder and the presence of consistency on its implementation policy that facilitate on measuring the performance achievement

Kata Kunci : Anggaran Daerah,Penyusunan APBD,Eksekutif