Analisis pembinaan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori Kabupaten Simalungun

SIHOMBING, Roganda, Prof.Dr. Miftah Thoha

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang besar kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Untuk menghadapi perubahan serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pasal 11 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Bupati Simalungun menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Dinasdinas Daerah Kabupaten Simalungun. Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan organisasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagori (BPMN) Kabupaten Simalungun, yang dulunya berbentuk Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Melalui tesis ini penulis mencoba mengevaluasi apakah Pembinaan Organisasi yang diterapkan pada BPMN Kabupaten Simalungun membuat organisasi itu menjadi lebih baik atau tidak. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk memberikan masukan/input bagi organisasi BPMN Kabupten Simalungun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Untuk analisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif yang sederhana. Dalam menganalisis Pembinaan Organisasi BPMN Kabupaten Simalungun digunakan cara mengevaluasi 6 unsur yang menurut weisbord harus dilaksanakan diagnosa. Adapun hal yang harus dievaluasi adalah terdiri dari tujuan, struktur, tata hubungan/komunikasi, penghargaan/reward, kepemimpinan dan mekanisme kerja. Hasil analisis terhadap pembinaan organisasi BPMN Kabupaten Simalungun mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang nilainya relatif kecil dibanding faktor lainnya dan berada di bawah 3.41. Kedua faktor itu adalah faktor Struktur dan Mekanisme Kerja. Struktur memiliki skor rata-rata total 3.088. Dari keseluruhan faktor yang diteliti, faktor ini memiliki skor rata-rata total terendah. Hasil pengamatan selama penelitian memperlihatkan BPMN Kabupaten Simalungun kini telah memiliki uraian tugas yang lebih jelas. Namun dapat diketahui adanya kecenderungan munculnya kelompokkelompok dalam organisasi, hal ini terbentuk karena individu-individu memiliki persamaan marga dalam adat batak atau karena memiliki eselon yang sama. Selain itu, kadang-kadang juga terjadi overlap atau tumpang tindih pekerjaan, karena organisasi tidak konsisten pada apa yang telah diatur dalam sistem pembagian tugas. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya volume kerja disetiap bidang, sehingga ada bidang yang terlalu sibuk dan ada bidang yang terlalu santai dalam kesetiap harinya. Mekanisme Kerja memiliki skor rata-rata total 3.374. Dari hasil pengamatan selama penelitian, dapat diketahui bahwa tidak semua pegawai memahami mekanisme kerja yang sebenarnya. Mereka melakukan pekerjaan secara rutin, tanpa memperhatikan apakah sudah mengikuti mekanisme kerja yang sebenarnya atau tidak. Tapi secara umum terlihat bahwa pegawai berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai mekanisme kerja yang telah ditetapkan walaupun mekanisme kerja yang ada pada BPMN Kabupaten Simalungun belumlah sempurna, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Agar Pembinaan Organisasi dapat membuat Organisasi BPMN Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik maka disarankan dilakukan penataan kembali struktur organisasi. Sekretariat yang dibantu oleh 3 Subbag yaitu Subbag Umum, Subbag Bina Program dan Subbag Evaluasi dan Pelaporan dirubah menjadi 4 Subbag yaitu Subbag Umum dan Perlengkapan, Subbag Keuangan, Subbag Kepegawaian dan Subbag Bina Program. Hal ini mengingat beban kerja Subbag Umum yang terlalu berat, sedangkan penghilangan Subbag Evaluasi dan Pelaporan karena tugasnya dapat dilakukan oleh Subbag Bina Program.

Law No.22 Year 1999 performance body gives great power to the locality to manage and coordinate their households, and increases usefulness and outcome in performing the local governments. To face the changes and fluency of the local autonomy performance in Simalungun district, according to Law 22 Year 199, article 11, concerning the local power of district and cities, then the local government of Simalungun district, in this case, the district head, established the local law (Perda) No.3 Year 2001 on organizational establishment and structuring and local service in Simalungun district. In relation to the reasons, the construction of organization is done by the government of Simalungun district, for society empowerment body, Nagori (BPMN) in Simalungun district, that had been a department of urban society development (PMD). In this thesis, I tried to evaluate whether the construction of organization, which is applied to BPMN in Simalungun district, makes the organization better or not. The results of evaluation would be used for giving inputs to BPMN organization in Simalungun district. This study used survey method. The data were analyzed by qualitative approach, supported by simple quantitative approach. In the analysis, the construction of organization for BPMN in Simalungun district used 6 elements for evaluation, which, according to Weisbord, must be diagnosed. Things, which must be evaluated, consist of purposes, structures, communication setup, rewards, and leadership and work mechanism. The results of analysis for construction of organization of BPMN in Simalungun district found that there are two factors whose score is relatively lower than other factors, and exists lower than 3.41. Both factors are structure and work mechanism. The structure has total average score of 3.088. From all studied factors, this factor has lowest score. The results of observation during study indicated that BPMN in Simalungun district has owned clearer job description. However, we can see that there is a tendency to appear groups of organization; it is formed because individuals have caste similarity in Batak tradition, or because they have same echelon. In addition, sometimes overlapping may occur, because the organization is inconsistent in what is regulated in the job assignment system. It results in uneven distribution of job volume to each field, so that there is a busiest field, and there is a too calm field everyday. The work mechanism has total average score as much as 3.374. From the result of observation during study, we can understand that all employees can understand the real work mechanism. They do their job routinely, regardless they have followed the true work mechanism or not. But, in general, it is seen that the employees try to perform their job according to the specified work mechanism, although the existing work mechanism of BPMN in Simalungun district has not been perfect, so that it is necessary to improve in order that the job can be done efficiently and effectively. In order that the construction of organization can make the organization of BPMN in Simalungun district better, then it is suggested that the organizational structure should be setup again. The secretariat is assisted by sub-divisions, general, program construction and evaluation sub-divisions; and reporting sub-division is classified into 4 sub-divisions, general and instrument sub-division, financial subdivision, employment subdivision and program construction subdivision. It is considered that the general sub-division is too heavy, while evaluation and reporting sub-divisions are eliminated because their jobs can be performed by the program construction subdivision.

Kata Kunci : Peraturan Daerah,Pembinaan Organisasi,BPMN