Potensi reformasi birokrasi Kabupaten Labuhan Batu ke arah New Public Management

ZALISWORO, Ina, Dr. Samodra Wibawa

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Melihat gambaran birokrasi publik di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara serta kemudian melihat kemungkinan penerapan model New Public Management ( NPM ) Maka rumusan masalahnya diawali dengan bahasan mengenai munculnya fenomena kinerja birokrasi yang buruk yang ditandai dengan sejumlah hal negatif dialamatkan kepada birokrasi publik antara lain diidentifikasikan sebagai : Birokrasi Lamban, berbelit belit, tidak efisien, arogan dan lain sebagainya. Dari pengamatan yang dilakukan ternyata birokrasi Kabupaten Labuhan Batu belum menampilkan model model NPM secara utuh menurut katagorisasi yang dikemukakan oleh para penulis NPM maka perlu adanya: pertama, reposisi struktur dengan perampingan struktur agar aparat ditingkat operating core dapat berinovasi dan adanya pendelegasian wewenang, kedua gaya kepemimpinan perlu diarahkan pada gaya kepemimpinan yang tranformasional dan demokratis, ketiga pembaharuan kultur lebih ditekankan pada pengembangan nilai profesional dan menumbuhkan sikap kritis serta keberanian untuk melakukan korekasi dan yang ke empat pemanfaatan sumber daya birokrat Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu belum didasarkan pada merit system baik rekrutmen, formasi dan mutasi. Untuk menjawab persoalan tersebut model birokrasi yang secara teoritis mampu menjelaskan fenomena yang ada dikenal dengan nama New Publik Management ( NPM ). Ada empat model yang dijadikan acuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena birokrasi publik yang dirumuskan oleh para teoritisantara lain seperti yang dikemukakan Ewan ferlie dan kawan kawan dengan model 1. yaitu model efisiensi ( The Efficiency Drive ), Model 2 Penyederhanaan dan Desentralisasi ( Downsizing and Decentralisation ), Model 3 tampilan prima ( in Search of Excellence) terakhir yaitu model 4 orientasi pelayanan ( public Service Orientation) diskusi lebih lanjut diarahkan pada cara terbaik bagaimana melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Labuhan Batu dengan Reformasi dimulai dari kultur, struktur, pembangunan sumber daya birokrat dan kepemimpinan ke arah New Public Management yang pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk mewujudkan efisiensi, perampingan dan desentralisasi, budaya dan penyempurnaan organisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik yang dapat dikatagorisasikan atas model NPM 1,2,3,dan 4. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial telah kelihatan nilai nilai yang menunjukkkan upaya untuk makin menyempurnakan birokrasi publik seperti : keterbukaan, demokratisasi, efesiensi, komunikasi dua arah serta orientasi kepada kepentingan publik sesuai dengan nilai nilai NPM. Penyempurnaan birokrasi publik kearah model NPM adalah hal yang mungkin dapat dilaksanakan karena adanya faktor pendukung seperti adanya wewenang yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten, tersedianya dana/anggaran, tingginya minat dan komitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur serta dukungan dari seluruh pihak yang terkait ( stake holders ) kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk terus melakukan pembaharuan menuju kepada peningkatan pelayan terbaik kepada masyarakat. Dari beberapa temuan ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk Pembaharuan yang perlu penyempurnaan adalah pertama Membangun kultur organisasi kearah efisiensi, efektifitas, transparansi, profesional dan berorientasi pada pelanggan yang diawali oleh manajeman puncak ( Strategic Apex ), kedua Struktur organisasi harus menjamin fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang yang memadai kepada staf ( Middle line ) maupun para pelaksana (Operating Core ), ketiga Pembangunan sumber daya birokrat ditujukan untuk terwujudnya merit system dan keterbukaan mulai dari rekrutmen pegawai sampai pada mutasi dan promosi dan didukung dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu mewujudkan aparatur yang professional dan yang keempat Kepemimpinan yang demokratis dan transformasional secara bertahap harus diupayakan pada semua level.

Observing public bureaucracy description in Labuhan Batu disctrict, North Sumatera Utara and applicability prospect of New Public Management (NPM) model that the theorists, such as Ewan Ferlie et al., proposed.Problem formulation starts with discussion on poor performance of the bureaucracy that negative issues indicate and attributed to public bureaucracy identified, among others, as sluggish, complicated, rigid, inefficient, arrogant, etc. bureaucracy. Based on observation conducted it was found that the bureaucracy of the Labuhan Batu district had not presented complete the NPM models based on the categorization that NPM authors propose. Therefore, it is required, firstly, to perform structural reposition with structural downsizing so that the personnels of operating core level can create innovation and authority delegation; secondly, to guide leadership style into transformational and democratic leadership; thirdly, to emphasize cultural reformation in term of developing professional values and cultivating critical attitudes and courage to express corrective suggestions; and fourthly, to exploit bureaucratic resource of the Labuhan Batu administration based on merit system in recruitment, positioning (formation) and tour of duty (mutation To address the problem, theoretical model of bureaucracy capable to describe existing phenomena is known as New Public Management (NPM). There are 4 (four) models referred to describe and explain the phenomenon of public bureaucracy with some following models, namely: 1) Efficiency Drive, 2) Downsizing and Decentralization, 3) in Search of Excellence, and 4) Public Service Orientation Models. Further discussion leads to the best method to perform bureaucratic repositions in Labuhan Batu district. Such repositions started from cultural, structural, bureaucrat (human) resources and leadership directed to the New Public Management and were basically performed based on desire to implement efficiency, downsizing and decentralization, cultural and organizational improvement to enhance qualified public services categorized based on the the the models 1,2,3, and 4 of NPM. The study resultshows that in part, it was observed that values indicating efforts of improving public bureaucracy, such as openness, democratization, efficiency, two-ways orientation and orientation to public interest with NPM values.Improved public bureaucracy guided into NPM model is possibly performed due to some available supporting factors, such as greater authority provided for district government, available fund/budget, higher interest and commitment to improve qualified apparatus resources and supports from related stake holders for Labuhan Batu district government to continually perform reformation leading to the best improved public services. Based on the research findings, it can be proposed some suggestion as follows to reformation requiring improvements involve, firstly, to build organizational culture leading to efficiency, effectiveness, transparency, professionalism and customer-oriented which started from Strategic Apex; secondly, to make organizational structure securing flexibility and speed in sufficient decision making and authority delegating provided for staffs (Middle line) and base-line staffs (Operating Core); thirdly, to develop bureaucratic (human) resources aimed to fulfill merit system and openness, from staff recruitment to mutation and promotion, and supported by educational and training system with capability to create professional staffs, and fourth to gradually create democratic and transformational in all levels.

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi,New Public Management