Pengaturan terkait Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement

Edgard Samuel, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti pengaturan penerapan mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Fokus penelitian ini meliputi pengaturan penerapan mekanisme ETLE berikut kompatibilitasnya dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait, serta identifikasi kelebihan dan kekurangan pengaturan mekanisme ETLE. Selain itu, penelitian ini mengkaji prospek pengembangan pengaturan ETLE untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum LLAJ di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, serta studi kepustakaan terhadap data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, mekanisme ETLE merupakan implementasi Pasal 272 UU LLAJ dan diatur lebih lanjut dalam PP 80/2012, PERPOL 2/2025, serta PERMA 12/2016. Kedua, proses penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE secara umum selaras dengan prinsip penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam KUHAP, namun terdapat penyimpangan dalam prosedur persidangan yang diatur dalam PERMA 12/2016. Ketiga, ditemukan beberapa pertentangan antara pengaturan ETLE saat ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, pengaturan ETLE yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menyusun kerangka teknis dan prosedural ETLE sebagai mekanisme pelanggaran lalu lintas sebagai bagian dari kerangka penegakan hukum pidana. Keempat, pengaturan mekanisme ETLE memiliki prospek signifikan untuk dikembangkan guna menjamin efektivitas penerapannya di masa mendatang.

This legal research aims to examine the regulation of the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mechanism as one of the mechanisms for criminal law enforcement in the field of road traffic and transportation. The focus of this research includes the regulatory framework of ETLE implementation, its compatibility with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and related laws and regulations, as well as identifying the strengths and weaknesses of the ETLE regulatory mechanism. In addition, this research explores the prospects for developing ETLE regulations to improve the quality of traffic law enforcement in the future.

This study uses a normative legal research method conducted through interviews with sources, as well as a literature study of secondary data (primary, secondary, and tertiary legal materials). The collected data were processed using a descriptive approach.

The research results lead to several conclusions. First, the ETLE mechanism represents an implementation of Article 272 of the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ) and is further regulated in Government Regulation No. 80/2012, National Police Regulation No. 2/2025, and Supreme Court Regulation No. 12/2016. Second, the process of handling traffic violations through ETLE is generally aligned with the principles of investigation and prosecution in the KUHAP, although there are deviations in the trial procedures regulated by Supreme Court Regulation No. 12/2016. Third, there are several inconsistencies between the current ETLE regulations and higher-level legislation. Furthermore, the existing ETLE regulations are not yet fully effective in establishing a technical and procedural framework for ETLE as a mechanism for handling traffic violations within the context of criminal law enforcement. Fourth, the regulation of the ETLE mechanism has significant prospects for development to ensure the effectiveness of its implementation in the future.

Kata Kunci : ETLE, Pelanggaran LLAJ, Penegakan Hukum Pidana, UU LLAJ, KUHAP