ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, PENGADILAN NEGERI, DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU 23/KPPU-L/2018, PUTUSAN PN 692/PDT.SUS-KPPU/2019/PN MDN, DAN PUTUSAN MA 445 K/PDT.SUS-KPPU/2021)

Sekar Nur Halimah, Dr. Veri Antoni, S.H.,M.Hum

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab disparitas putusan antara putusan KPPU 23/KPPU-L/2018 dengan putusan PN 692/Pdt.Sus- KPPU/2019/PN Mdn dan putusan MA 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 tentang pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999 terkait tender preservasi dan pelebaran jalan BTS Aceh-Sibolga dan mengetahui putusan yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persekongkolan tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara. Data diperoleh dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi pengadaan dan teknologi informasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian dalam penulisan hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama bahwa penyebab disparitas putusan antara putusan KPPU dengan putusan PN dan MA adalah perbedaan penilaian terhadap indikasi-indikasi persekongkolan tender. Kedua bahwa putusan yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur persekongkolan tender antara putusan KPPU dengan putusan PN dan MA dalam perkara a quo adalah putusan KPPU karena KPPU menggunakan indikasi- indikasi persekongkolan dan menganalisis kesesuaian penilaian pokja pada tiap tahapan tender secara lebih cermat sehingga terbukti adanya persekongkolan horizontal dan vertikal dalam kasus a quo. 

This legal writing aims to identify the factors causing the disparity in decisions between the KPPU Decision No. 23/KPPU-L/2018, the District Court Decision No. 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn, and the Supreme Court Decision No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 regarding the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999 concerning the tender for the preservation and widening of the BTS Aceh- Sibolga road. It also aims to determine which decision is more in accordance with the legal provisions governing tender collusion. This research is a normative legal research with a descriptive approach, using secondary data sources complemented by interviews. The data were obtained through literature study and interviews with procurement and information technology practitioners. The data were then analyzed using a qualitative method.. This legal writing arrives at two conclusions. First, the cause of the disparity between the KPPU decision and the decisions of the District and Supreme Courts lies in the differing assessments of the indications of tender collusion. Second, the decision that aligns more closely with the legal provisions on tender collusion in the a quo case is the KPPU decision, as it uses indicators of collusion and more thoroughly analyzes the appropriateness of the tender committee’s assessments at each stage of the tender process. As a result, both horizontal and vertical collusion were proven in the a quo case.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Indikasi Persekongkolan, KPPU