Keefektifan kebijakan hak pengusahaan hutan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2002 :: Studi kasus HPH PT Hanurata Coy Ltd Jayapura

WIRADYO, Estiko Tri, Dr. Yeremias T. Keban

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hak pengusahaan hutan dalam mengelola hutan di Kabupaten Jayapura oleh HPH PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura. Untuk mencapai tujuan ini telah dilakukan pengumpulan dan analisis data. Data tersebut diperoleh dari Kantor HPH PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua, UPT Dinas Kehutanan Kota Jayapura dan wawancara dengan aparat pemerintah dan pihak perusahaan. Adapun alat evaluasi yang digunakan adalah evaluasi proses retrospektif dan untuk mendapatkan makna hasil evaluasi tersebut digunakan pendekatan analisis yang bersifat kualitatif dan data kuantitatif sebagai penunjang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan pengusahaan hutan tahun 2002 belum diusahakan secara optimal. Tujuan untuk memproduksi kayu bulat masih rendah dari target yang diberikan oleh pemerintah dengan pencapaian produksi hanya sebesar 29,59 %. Hal ini berdampak pada rendahnya penerimaan pendapatan negara atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Rendahnya produksi kayu ini dipengaruhi oleh kondisi jalan HPH yang hanya dapat dipergunakan pada kondisi jalan kering, kurangnya jumlah peralatan pengusahaan hutan sesuai kebutuhan dan minimnya sumber daya manusia yang berkualifikasi tenaga teknis kehutanan. Pemberian jatah produksi tahunan yang besar oleh pemerintah tanpa memperhatikan kapasitas kemampuan perusahaan membuat sulit terjangkau bagi HPH untuk mengejar target. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk mengijinkan kopermas melalui perijinan IPKMA dalam pengusahaan hutan belum memberikan pengaruh pada perusahaan, karena pada tahun 2002 belum ada perijinan kopermas yang beroperasi dalam areal HPH PT. Hanurata. Keputusan Gubernur yang mengatur nilai kompensasi hak ulayat tidak berjalan efektif, karena pembayaran oleh perusahaan lebih besar dari yang seharusnya. Sementara kebijakan untuk penyediaan dan penjualan kayu lokal belum efektif dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan memperhatikan kemampuan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh perusahaan HPH PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura yang masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah, maka rencana pemerintah untuk melaksanakan redesign (penataan ulang) areal HPH tersebut dapat diupayakan untuk pemanfaatan hutan di Kabupaten Jayapura secara lebih optimal.

This research was to evaluate the implementation of forest cultivation right policy in managing the forest in Papua District by HPH PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura. To reach the goal, data were collected and analyzed. The data were derived from the office of HPH PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura, the Forestry Service Office of Papua Province, UPT of Forestry Service of Jayapura City and interview with the governmental apparatus and company. The evaluation tool used in this research was retrospective process and qualitative analysis was used for evaluating the result and quantitative data were used for support. The result of evaluation indicated that the implementation of forest cultivation in 2002 had not been achieved optimally. The goal to produce round woods was still lower than given target of government in which the production achievement was only 29.59%. It had impact on lower state income on Forest Resource Provision (PSDH) and Reforestation Fund (DR) to finance the development implementation. The lower wood production was affected by HPH road which was only used for dry road condition, low quantity of forest cultivation equipment according to needs and minimum qualified human resources for forestry engineering labors. The given annual-greater production share of government regardless company capacity made HPH difficult to reach the target. Whereas, the government’s policy to allow Kopermas through IPK-MA licensing in forest cultivation had not given effects to the company, because, in 2002, there had not been Kopermas licensing which operated in the area of HPH PT. Hanurata Coy Ltd. The decision of governor regulating the value of Ulayat right value compensation did not work effectively, because the payment of company was greater than normal. Whereas, the policy to provide and sell local woods was not effective to be implemented by the company. Considering the capability of forest cultivation implemented by the company of HPH PT. Hanurata Coy Ltd Jayapura under target specified by the government, the plan of government to redesign the area of HPH could be made to use forest in Papua District more optimally.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,HPH,Efektivitas