Analisis Yuridis Pelindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya (SIKS-CB) Oleh Pemda Cilacap Dalam Rangka Pelayanan Sosial

Nandika Bagus Zannuar, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak (Dinsos PP PA) Kabupaten Cilacap memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya (SIKS-CB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Namun, saat ini, pemanfaatan TIK memiliki permasalahan berkaitan dengan pelindungan data pribadi terutama kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kebenaran, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi seperti kasus ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan kebocoran data pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh Karena itu, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab Dinsos PP PA dalam menjaga dan melindungi data pribadi pada aplikasi SIKS-CB.  

Penelitian hukum ini berjenis normatif-empiris sehingga penelitian membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Cilacap Bercahaya (SIKS-CB) masih memiliki permasalahan baik berkaitan dengan belum adanya jaminan akurasi yang disebabkan karena tidak adanya mekanisme penghapusan data terhadap data yang tidak akurat seperti data sudah tidak digunakan atau terdapat kesalahan data maupun belum adanya jaminan keandalan dan keamanan sistem elektronik yang menyebabkan keberadaan data rentan terhadap pengaksesan tidak sah.

The Cilacap District Social, Women's Empowerment, and Child Protection Agency (Dinsos PP PA) employs technological advancements in the domains of technology, information, and communication (TIK) to enhance the efficacy of its social services. This is achieved through the implementation of the Cilacap Bercahaya Social Welfare Information System (SIKS-CB) application, which is designed to optimize the quality of social services. However, the present moment is characterized by challenges related to data protection, particularly the obligation of electronic system operators to ensure the accuracy, security, and confidentiality of data, as stipulated in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Such challenges include the inaccuracy of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) managed by the Ministry of Social Affairs and data breaches at the National Data Center managed by the Ministry of Communication and Information Technology. The objective of this legal document is to ascertain the responsibilities of the Social Affairs Office for Women and Children in ensuring the security and protection of personal data within the SIKS-CB application. 

This legal research is of a normative-empirical, necessitating both primary and secondary data. Primary data was obtained through field studies, with interviews serving as the primary data collection technique. Secondary data consisted of primary and secondary legal materials obtained through literature studies as a data collection technique. 

The results of the study indicate that the implementation of the Cilacap Bercahaya Social Welfare Information System (SIKS-CB) is still facing challenges related to the absence of mechanisms to guarantee the accuracy of data. This is due to the lack of a data deletion mechanism for inaccurate data, such as data that is no longer in use or contains errors. Additionally, there is an absence of reliability and security guarantees for the electronic system, which makes the data vulnerable to unauthorized access. 

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Akses Tidak Sah, Akurasi