Implementasi kebijakan penataan organisasi kecamatan :: Studi pada Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen

ROSANTO, Tedi, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja organisasi kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan kebijakan penataan organisasi kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor:16 Tahun 2003. Sehingga penelitian ini bertujuan mendeskripsikan realitas implementasi kebijakan penataan organisasi kecamatan dan mengetahui faktor penentu keberhasilan implementasinya di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan apa adanya tentang gejala disertai dengan interpretasi. Logika pikir menganalisis tiga variabel independen yaitu: kepatuhan stakeholders, dukungan sumber daya dan pola interaksi pelaksana yang mempenga-ruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan organisasi kecamatan sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel antaranya adalah proses impelementasi kebijakan dengan mengadopsi model top-down dan bottom-up dari Sabatier, Mazmanian, Smith dan Erik Lane serta memadukan konsep Edwards dan Rippley, Franklin untuk menganalisa variabel independen. Temuan penelitian menunjukkan belum meningkatnya kesadaran aparat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang dilihat antara lain: pelayanan masih lambat dengan biaya yang cukup tinggi, masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparat kecamatan berupa situasi yang tidak nyaman dalam menunggu layanan, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kecamatan belum optimal. Aparat kecamatan hanya menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin tanpa ada inisiatif untuk mengembangkan kinerjanya. Secara umum kondisi ini dipengaruhi oleh faktorfaktor berikut: (1) rendahnya kepatuhan stakeholders/aparat kecamatan dalam menggunakan waktu kerja, sebagian besar aparat kecamatan memanfaatkan waktunya pada kepentingan di luar tugas dan fungsi organisasi; (2) rendahnya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun finansial. Tingkat pendidikan dan ketrampilan aparat kecamatan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kecamatan, karena sebagian besar (58%) aparat hanya berpendidikan SMA. Demikian juga dengan sumber daya finansial yang belum ada kesesuaian antara alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan kebutuhan nyata pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Karangmalang; dan (3) intensitas pola interaksi pelaksana kebijakan masih rendah dan belum adanya saluran informasi untuk menampung keluhan pelaksana kebijakan. Sedangkan proses implementasi kebijakan belum berjalan optimal antara lain: aparat menerapkan aturan dan prosedur masih rendah dan masih dikontrol pimpinan secara ketat; Koordinasi masih dilaksanakan secara insidentil dan terbatasnya anggaran menyebabkan adanya pembebanan biaya pelayanan yang besar kepada masyarakat. Saran yang diberikan adalah pengkajian kembali kebijakan penataan organisasi kecamatan dengan menata ulang struktur organisasi kecamatan dengan tugas dan fungsi secara terpadu dengan fungsi dinas daerah, sehingga fungsi pelayanan dan fasilitator dari organisasi kecamatan dapat dilaksanakan secara optimal. Memberikan kewenangan yang besar dan luas sesuai fungsi-fungsi pemerintah daerah di tingkat kecamatan, baik pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan beban tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat.

On increasing work quality and effectivity of subdistrict organization, the Government of Sragen Regency has taken policy on subsdistrict organization arrangement through the District Regulation of Sragen Regency, Number: 16, 2003. Therefore the present research was aimed at describing the reality about implementation of policy on subsdistrict organization arrangement and identify determining factors of the success on its implementation in Subsdistrict of Karangmalang, Sragen Regency. The method of research used is qualitative that describes what is to be on indication accompany with interpretation. The logical thinking analyze three independent variable that is: the stakeholders submissive, resources support and organizer interaction model influencing the success on policy implementation of subsdistrict organization arrangement as the dependent variables While among the variable was implementation process of policy by adopting top-down and bottom-up model from Sabatier, Mazmanian, Smith and Erik Lane and combined Ripley and Franklin and Edwards’s concept to analyze the independent variables. The research discovery has indicated the less increase awareness of apparatus on giving quality public service that is seen among other: the still late service with precisely high expense, the presence of society complaint upon the service given by subsdistrict apparatus in form of uncomfortable situation on waiting service, task implementation and organization function of subsdistrict have not optimal. The subdistrict apparatus just taken a routine task without initiative to develop their performance. In general, the condition was influenced by following factors: (1) the lower of stakeholder/subdistrict apparatus submissive to use the work time, most subsdistrict apparatus using their time on the importance outsides of the task and organization function; (2) the lower of resources support whether financial or human resources. The skill and education level of subdistrict apparatus have not optimal on carrying out the task and function of subsdistrict organization, since most apparatus (58%) have just high school education. Similarly, there is no conformity in the financial resources between budget allocation given by the Government of Sragen Regency and the real demand on the task and function implementation of organization in subsdistrict of Karangmalang; and (3) interaction model intensity of policy organizer was low and there is no information network to accommodate the complaint of policy organizer. While the policy implementation process which have not run optimally among other: the apparatus was applying regulation and procedure was still lower and controlled firmly by the leader; Coordination was still conducted incidentally and the limitation of budget due to charging on the huge service expense to the society. The proposition given was to review the policy of subsdistrict organization arrangement by rearranging the subsdistrict organization structure with integrated task and function in district office function, so that facilitator and service function of subdistrict organization might be implemented optimally. Provides great and widest authority in accordance with function of the District Government at the subsdistrict level, whether in public service or development implementation should be supported by appropriate budget allocation in agree with demands of the task charge and its function, professional human resources and an active participation of the society.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Penataan Organisasi Kecamatan