Pengaruh Subsidi Pendidikan terhadap Probabilitas Pekerja Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Elvira Octavia Nasution, Dr. Sri Rahayu Budiani, S.Si., M.Si.

2025 | Skripsi | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN

Provinsi  Jawa Tengah diketahui memiliki persentase penduduk miskin sebesar 10,77% pada tahun 2023. Tekanan ekonomi yang dialami anak dalam rumah tangga miskin mendorong anak untuk menjadi pekerja. Pemerintah kemudian membentuk program subsidi pendidikan untuk menanggulangi pekerja anak melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. Subsidi pendidikan dianggap sebagai kompensasi menggantikan potensi pendapatan pekerja anak sehingga diharapkan dapat menurunkan peluang anak bekerja. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu 1) mengetahui karakteristik pekerja anak dan penerima subsidi PIP dan PKH pendidikan di Provinsi Jawa Tengah; 2) mengetahui pola persebaran pekerja anak dan penerima subsidi PIP dan PKH di Provinsi Jawa Tengah; dan 3) menganalisis pengaruh subsidi pendidikan terhadap pekerja anak di  Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. 

Penelitian ini menggunakan data Susenas periode Maret tahun 2023. Analisis dilakukan secara secara deskriptif dan statistik menggunakan regresi logistik biner. Variabel yang menjadi variabel independen utama adalah status penerima PIP dan status penerima PKH pendidikan. Variabel yang mengontrol, meliputi gender anak, pendidikan anak, gender kepala rumah tangga (KRT), pendidikan KRT, sektor pekerjaan KRT, jumlah anggota rumah tangga (ART), dan wilayah desa/kota. Hasil regresi logistik diinterpretasi melalui odds ratio dan marginal effect untuk mengetahui hubungan variabel dengan probabilitas pekerja anak. Selain itu, pola persebaran pekerja anak dan pekerja anak penerima subsidi pendidikan didasarkan pada metode kuantil.

Hasil olah data Susenas menunjukkan angka pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,54?ngan 67.788 pekerja anak. Kabupaten/kota yang termasuk dalam 5 besar pekerja anak tertinggi, yaitu Kabupaten Magelang, Pekalongan, Jepara, Pemalang, dan Banjarnegara. Kabupaten Magelang memiliki angka pekerja anak tertinggi sebesar 4,96% yang menyumbang 7.795 pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Kabupaten Boyolali menjadi daerah yang tidak memiliki pekerja anak. Pemberian PIP menurunkan probabilitas menjadi pekerja anak sebesar 33,7%, sedangkan pemberian PKH Pendidikan hanya menurunkan probabilitas sebesar 5,6%. Kombinasi subsidi pendidikan PIP sekaligus PKH pendidikan dapat menurunkan probabilitas sebesar 99,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian salah satu program subsidi belum mampu menghilangkan hambatan ekonomi anak untuk bersekolah. Beberapa karakteristik yang memperbesar probabilitas pekerja anak, yaitu anak laki-laki, anak dengan pendidikan SMP dan perguruan tinggi, KRT perempuan, KRT pendidikan rendah, serta anak yang tinggal di wilayah desa. Terdapat temuan bahwa semakin banyak ART, probabilitas pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah semakin menurun.

Central Java Province reported a poverty rate (P0) of 10.77% in 2023. Economic pressure experienced by children from poor household often drives them into the labor force. To address the issue of child labor, the government introduced educational subsidy programs through Program Indonesia Pintar (PIP) and Program Keluarga Harapan (PKH) with an education component. These educational subsidies are intended to compensate for the potential income children might earn if they work, thereby reducing the likelihood of child labor. Therefore, this study aims to: (1) identify the characteristics of child laborers and recipients of PIP and PKH education subsidies in Central Java Province; (2) examine the spatial distribution patterns of child laborers and subsidy recipients; and (3) analyze the impact of educational subsidies on child labor in Central Java in 2023.

This study utilizes data from the March 2023 round of the National Socio-Economic Survey (Susenas). The analysis employs both descriptive and statistical methods, with binary logistic regression used to examine the influence of educational subsidies. The key independent variables are PIP and PKH education recipient status, while control variables include child’s gender, child’s education level, gender of the household head, household head’s education level, employment sector of the household head, household size, and urban-rural classification. The logistic regression results are interpreted using odds ratios and marginal effects to determine the relationship between variables and the probability of child labor. Additionally, the spatial distribution of child laborers and subsidy recipients is analyzed using the quantile method.

Data analysis reveals that 1.54% of children in Central Java are child laborers, equivalent to 67,788 individuals. The five districts with the highest rates of child labor are Magelang, Pekalongan, Jepara, Pemalang, and Banjarnegara. Magelang District has the highest proportion at 4.96%, contributing 7,795 child laborers. Conversely, Boyolali District recorded no child laborers. Receiving PIP reduces the probability of being a child laborer by 33.7%, while receiving the PKH education component reduces the probability by only 5.6%. However, receiving both subsidies concurrently reduces the probability by 99.3%, indicating that one subsidy alone is insufficient to eliminate the economic barriers children face in accessing education. Several characteristics are found to increase the probability of a child becoming a laborer, including being male, having an educational attainment at the junior secondary (SMP) or tertiary level, having a female head of household, living in a household where the head has a low level of education, and living in rural areas. On the other hand, the findings indicate that a larger number of household members is associated with a decreased probability of child labor in Central Java Province.

Kata Kunci : pekerja anak, probabilitas, rumah tangga miskin, subsidi pendidikan