Responsivitas birokrasi pelaksana program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah

PRAMUJI, Stevanus Eko, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Diawali dengan adanya salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pengusaha Mikro dan Kecil (PMK) yaitu modal usaha, birokrasi publik kemudian memberikan suatu kesempatan, peluang dan kemudahan bagi PMK untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan kata lain birokrasi publik mampu mengembangkan responsivitasnya untuk dapat menyerap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh PMK. Salah satu wujud dari responsivitas tersebut adalah dengan dilaksanakannya program pemberdayaan PMK dalam rangka meningkatkan akses terhadap modal usaha melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah. Mengapa responsivtas tersebut diatas mampu diwujudkan oleh birokrasi publik untuk mengatasi kebutuhan dan permasalahan PMK terhadap modal usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan daya tanggap birokrasi publik tersebut. Faktor-faktor itu adalah Visi dan Misi Organisasi, Struktur Organisasi dan Intensitas Pengawasan dari Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ternyata ketiga faktor tersebut mempunyai hubungan yang positif terhadap responsivitas birokrasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman aparat terhadap visi dan misi organisasi, struktur organisasi dan intensitas pengawasan dari masyarakat semakin tinggi pula tingkat responsivitas birokrasi publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara yang mendalam terhadap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaaan program tersebut. Ketiga lembaga itu adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pertanahan Nasional dan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Agar respon birokrasi publik lebih dapat menyerap aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat. Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas perlu diteliti juga tentang budaya organisasi dan partisipasi masyarakat untuk setiap tahap dari proses kebijakan publik.

Beginning with the existence of one problem faced by Micro and Small Entrepreneur, than is capital, then public bureaucracy give an opportunity, occasion, and ease for Micro and Small Entrepreneur to overcome the problem. In the other word, public bureaucracy was able to develop its responsivity to be able to pervade need and problem faced by Micro and Small Entrepreneur. One form of the responsivity was the realization of Micro and Small Entrepreneur endeavor program in order to increase the access to the endeavor capital through right certification of the land. Why did that above responsivity can be realized by public bureaucracy to overcome the need and problem of Micro and Small Entrepreneur of endeavor capital. This research was done to analyze factors that have relation with the public bureaucracy perception ability. Those factors were organization vision and mission, organization structure, and control intensity from public. Based on the yield of research, those three factors have positive correlation with responsity bureaucracy. The higher institution understanding level of the organization vision and mission, organization structure, and control intensity from public the higher responsivity level of public bureaucracy. This research was done by using qualitative method through deep interview with the institution involved in the program realization. Those three institution were Cooperative Ministry and UKM, National Land House and Indonesian Public Bank Inc. Ltd. To make the public bureaucracy response can absorb the existing aspiration, need and problem of the public easier. Beside paying attention to that factors above it is necessary too to be observed about organization culture and public participation in every stage of the public policy process.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Program Pemberdayaan Masyarakat,Responsivitas Birokrasi, Responsivity - Public Policy - Community Empowermen