Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Jasa Titip via Grup WhatsApp: Studi Kasus Grup Kaum Mager UGM 1

Trias Ramadhany, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian jasa titip melalui Grup WhatsApp Kaum Mager UGM 1 berdasarkan asas proporsionalitas, serta mengevaluasi bentuk pelindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi wanprestasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk meninjau sejauh mana prinsip proporsionalitas dapat diterapkan dalam menciptakan perjanjian yang adil dan seimbang dalam praktik perjanjian digital yang berlangsung tanpa dokumen formal tertulis maupun jaminan hukum secara eksplisit.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan metode wawancara serta analisis kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Data tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian jasa titip dalam grup WhatsApp Kaum Mager UGM 1 cenderung tidak mencerminkan asas proporsionalitas karena tidak terdapat pembagian hak dan kewajiban yang adil antara pelaku usaha dan konsumen sejak pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian. Akibatnya, sering terjadi wanprestasi seperti pembatalan sepihak, kegagalan pengiriman barang, dan ketidaksesuaian barang tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi perjanjian digital sederhana yang dapat memberikan pelindungan hukum secara adil dan proporsional, baik secara preventif maupun represif. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum penting dalam melindungi konsumen pada transaksi digital informal.

This research aims to examine and analyze the informal personal shopping agreements conducted via the WhatsApp group Kaum Mager UGM 1 through the lens of the principle of proportionality, as well as to evaluate the forms of legal protection afforded to the parties in the event of contractual non-performance. The primary objective is to assess the extent to which the principle of proportionality may be applied to achieve fair and balanced contractual relationships in digital practices that are conducted without formal written documentation or explicit legal safeguards.

This study employs a descriptive method with empirical juridical approaches. Data were obtained through field research by means of interviews with service providers and consumers, as well as through library research involving the analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative method to provide a descriptive-analytical understanding of how the proportionality principle operates in informal digital agreements.

The results indicate that personal shopping agreements within the WhatsApp group Kaum Mager UGM 1 tend not to reflect the principle of proportionality, as there is no fair distribution of rights and obligations between service providers and consumers from the pre-contractual stage to the execution of the agreement. As a result, breaches such as unilateral cancellations, non-delivery of goods, and delivery of non-conforming items frequently occur without adequate dispute resolution mechanisms. Therefore, a simplified digital agreement framework is necessary to ensure fair and proportional legal protection, both preventively and repressively. In this context, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection serves as an essential legal foundation for safeguarding consumers in informal digital transactions.

Kata Kunci : Asas Proporsionalitas, Perjanjian Jasa Titip, Transaksi Elektronik, Perlindungan Konsumen