Analisis Pemberian Voucher Gratis Ongkos Kirim Pada Platform Belanja Digital dalam Perspektif Jual Rugi dan Penegakan Hukumnya oleh KPPU

Nisrina Amalia Paramitha, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim pada platform belanja digital dalam perspektif jual rugi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus menganalisis penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU terhadap praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim pada platform belanja digital dalam perspektif jual rugi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan metode wawancara kepada narasumber dan menitikberatkan pada studi kepustakaan dalam pengumpulan data sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif serta diuraikan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif untuk menjawab rumusan masalah sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: Pertama, praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim pada platform belanja digital sulit diindikasikan sebagai bentuk jual rugi. Sifat multi-sided platforms yang dimiliki marketplace menyebabkan metode pemberian diskon pengiriman barang oleh marketplace menjadi kompleks. Hal tersebut menyebabkan kaburnya dampak nyata praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim terhadap persaingan usaha yang sehat, sehingga menimbulkan kesulitan untuk membuktikan unsur jual rugi pada praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim. Kedua, penegakan hukum oleh KPPU terhadap praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim dalam perspektif jual rugi dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan yang sistematis sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 serta Peraturan KPPU No.2 Tahun 2023. Akan tetapi, meskipun telah diatur mengenai mekanisme penegakan hukumnya, implementasi penegakan hukum terhadap praktik pemberian voucher gratis ongkos kirim pada platform belanja digital dalam perspektif jual rugi masih belum optimal dikarenakan aturan hukum yang ada belum mampu mengakomodasi karakteristik sektor ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi penguatan peran KPPU melalui (1) perluasan ketentuan mengenai pasar bersangkutan sebagaimana telah dilakukan oleh Singapura melalui CCCS Guidelines on Market Definition dan (2) mengakomodasi secara eksplisit kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam proses pengumpulan alat bukti oleh KPPU dalam ketentuan hukum persaingan usaha.

This study aims to analyze the practice of providing free shipping vouchers on digital shopping platforms from perspective of predatory pricing according to Law Number 5 of 1999 and to analyze the enforcement of business competition law by the KPPU against the practice of providing free shipping vouchers on digital shopping platforms from perspective of predatory pricing.

This research is a normative juridical study supported by interviews with informants and focuses on literature review in collecting secondary data. The data obtained is then analyzed using a qualitative approach and described descriptively. Conclusions are then drawn using a deductive method to answer the research problem formulation and achieve the research objectives.

Based on the research results and discussion, it is concluded that: First, the practice of providing free shipping vouchers on digital shopping platforms is difficult to indicate as a form of predatory pricing. The multi-sided nature of marketplace platforms makes the method of providing shipping discounts by marketplaces complex. This causes the real impact of the practice of providing free shipping vouchers on healthy business competition to be unclear, thus making it difficult to prove the element of predatory pricing in the practice of providing free shipping vouchers. Second, law enforcement by the KPPU against the practice of providing free shipping vouchers from perspective of predatory pricing is carried out through several stages and a systematic approach in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and KPPU Regulation No. 2 of 2023. However, although the law enforcement mechanism has been regulated, the implementation of law enforcement against the practice of providing free shipping vouchers on digital shopping platforms from perspective of predatory pricing is still not optimal because existing legal regulations are not able to accommodate the characteristics of the digital economy sector. Therefore, it is necessary to construct a strengthening of the role of the KPPU through (1) expanding the provisions regarding the relevant market as has been done by Singapore through the CCCS Guidelines on Market Definition and (2) explicitly accommodating the authority to search and confiscate in the process of collecting evidence by the KPPU in the provisions of business competition law.

Kata Kunci : Voucher Gratis Ongkos Kirim, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Perilaku Jual Rugi