Peranan UPTD PPA di Wilayah Yogyakarta Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Sahla Aurelia Purnadiva, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tujuan penelitian adalah, pertama, mengetahui peranan UPTD PPA di wilayah Provinsi DIY dalam upaya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT yang penyelesaiannya melalui mediasi. Kedua, untuk menganalisis upaya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA di wilayah Provinsi DIY pada masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan penelitian  wawancara bersama responden dari UPTD PPA Kota Yogyakarta, UPTD PPA Kabupaten Sleman, UPTD PPA Kabupaten Bantul, Balai PPA Provinsi DIY, Rifka Annisa Women’s Crisis Center, dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian diolah secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, UPTD PPA di wilayah Provinsi DIY memiliki standar operasional prosedur dalam setiap layanan yang diberikan, termasuk pelaksanaan mediasi dan pendampingan korban lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, serta mencakup improvisasi dari masing-masing UPTD PPA. Kedua, masing-masing UPTD PPA di wilayah Provinsi DIY memiliki hambatan yang berbeda, seperti kendala sarana prasarana, kendala kapasitas SDM petugas yang dimiliki, tidak meratanya bentuk layanan yang diberikan, dan kendala eksternal dari faktor korban sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan hambatan-hambatan tersebut diperlukan pemerataan sarana prasarana yang ada di setiap UPTD PPA, peningkatan kapasitas SDM petugas melalui pelatihan, dan evaluasi standar operasional prosedur yang dilakukan secara berkala.

The research aims, firstly, to determine the role of the UPTD PPA in the DIY Province in providing recovery efforts for victims of domestic violence (KDRT) which is resolved  through mediation. Secondly, to analyze the recovery efforts for domestic violence victims that should be implemented by the UPTD PPA in DIY Province in the.
This research employes a normative-empirical approach, conducted through interviews with respondents from the UPTD PPA Yogyakarta City, UPTD PPA of Sleman Regency, UPTD PPA of Bantul Regency, Balai PPA of DIY Province, Rifka Annisa Women's Crisis Center, and supplemented by library research. Data obtained from field research and library research were then processed descriptively.
The results of the study indicate that, firstly, the UPTD PPA in DIY Province has standard operating procedures in every service provided, including the implementation of mediation and other victim assistance tailored to the needs of the victim, and includes improvisation from each UPTD PPA. Secondly, each UPTD PPA in DIY Province has different obstacles, such as infrastructure constraints, limited capacity of human resources, uneven distribution of services provided, and external constraints from the victim's own factors. Therefore, based on these obstacles, it is necessary to equalize the existing infrastructure in each UPTD PPA, increase the capacity of human resources through training, and evaluate standard operating procedures periodically.

Kata Kunci : UPTD PPA, Peran, Pemulihan Korban, KDRT