Pengawasan Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Andi Anisa Nurfatiha, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pengawasan terhadap proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan hal yang penting guna menjamin dilaksanakannya keadilan restoratif sesuai dengan prinsip, asas, dan tujuan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan dalam penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Wilayah Kejaksaan DIY, khususnya di Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan konstruksi regulasi pengawasan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang. 

Penelitian ini berjenis normatif-empiris dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Data primer didapatkan dari wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tidak terdapat regulasi baku dalam melakukan pengawasan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, baik di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 maupun dalam pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kedua, diperlukan regulasi internal kejaksaan mengenai pengawasan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif guna menjamin terpenuhinya terlaksananya asas, prinsip, dan tujuan keadilan restoratif. Penelitian ini menawarkan model awal pengawasan melalui peran JPU dan korban sebagai pengawas dengan berkaca pada diversi dan penggunaan jaminan personal sebagai mitigasi risiko agar tersangka betul-betul memenuhi kewajibannya. 

Supervision of the termination of prosecution process based on restorative justice is essential to ensure its implementation following the principles and objectives of restorative justice. This study aims to examine the supervision process for the termination of the prosecution using a restorative justice approach in the Yogyakarta Special Region Prosecutor's Office, especially at the Yogyakarta and Sleman District Prosecutors' Offices, as well as the construction of regulations for supervision of the fulfilment of obligations in peace agreements in the future. 

Using a normative-empirical approach, this study was conducted at the district Prosecutor’s Offices in Sleman and Yogyakarta. Primary data were collected through interviews with respondents and informants, while secondary data were obtained through literature studies. 

The results of the study show that: First, there are no standard regulations for supervising the termination of prosecution based on restorative justice, either in Prosecutor’s Office Regulation Number 15 of 2020 or in its implementation at the Sleman District Prosecutor’s Office and the Yogyakarta District Prosecutor’s Office. Second, internal prosecutorial regulations are needed regarding the supervision of the prosecution termination based on restorative justice to ensure the implementation of the principles and objectives of restorative justice. This study offers a prototype of supervision through the role of the Public Prosecutor and the victim as supervisors by reflecting on diversion and the use of personal guarantees as risk mitigation so that the suspects truly fulfil their obligations. 

Kata Kunci : Keadilan restoratif, penghentian penuntutan, pengawasan, pemenuhan kewajiban, kejaksaan.