ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PENGADAAN PELAKSANAAN PROYEK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 745 K/PDT.SUS-KPPU/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 523 K/PDT.SUS-KPPU/2024)

Reza Oktriadi, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perbedaan penilaian Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024. Penulisan hukum ini juga menjelaskan penyebab terjadinya disparitas antara 2 (dua) putusan kasasi tersebut dalam memutus sebuah perkara persekongkolan tender pada pengadaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif untuk melakukan analisis terhadap adanya perbedaan beserta penyebab terjadinya perbedaan pada 2 (dua) putusan Mahkamah Agung. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan untuk memutuskan terjadi atau tidak terjadinya persekongkolan tender dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt.SusKPPU/2024. Perbedaan pertimbangan hakim disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap syarat terjadinya persekongkolan dan terhadap penggunaan bukti langsung dan bukti tidak langsung untuk menilai terpenuhinya setiap unsur Pasal 22 UU 5/1999 dalam membuktikan terjadinya persekongkolan tender. 

This legal writing aims to analyze and examine the differences in the assessments made by the Supreme Court judges in Decision Number 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024 and Decision Number 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024. Additionally, it also elucidates the causes of the disparity between these two cassation decisions concerning a tender collusion case in the procurement of the Jakarta Arts Center Taman Ismail Marzuki revitalization project phase III. This study employs a normative juridical approach with a descriptive nature to analyze the differences and their underlying causes in these two Supreme Court decisions. The research utilizes secondary data collected through library research and analyzed with qualitative methods. The findings indicate a divergence in judicial considerations regarding the evaluation of evidence and trial facts in determining the occurrence of tender collusion in the aforementioned Supreme Court decisions. Such disparities are attributed to differences in assessing the criteria for collusion and the use of direct and indirect evidence to evaluate the fulfillment of each element of Article 22 of UU 5/1999 in providing tender collusion.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Pengadilan, Persekongkolan Tender.