Kinerja Badan Pengawas Propinsi Riau

ARTUTI, Prof.Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimanakah kinerja Badan Pengawas Provinsi Riau dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kinerja dilihat dari efektivitas, kemampuan koordinasi, responsivitas dan akuntabilitas. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu berupaya menggambarkan realitas berdasar pemaknaan yang diberikan oleh para pelaku dan orang-orang yang mengetahui realitas itu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan juga memanfaatkan dokumen dan data agregat. Kemudian dianalisis bedasar klasifikasi sesuai alur permasalahan. Penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, secara prosedural Badan Pengawas Provinsi Riau menunjukan kinerja yang baik. Sasaran program yang ditetapkan untuk tahun 2002 dan 2003 dapat dicapai hampir rata-rata 100 % yang menunjukan efektifnya Badan Pengawas Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi secara substansial, penelitian ini menemukan bahwa pada dasarnya Badan Pengawas Provinsi Riau sengaja mendisain metode dan instrumen yang digunakan dalam aktifitas pengawasan yang hanya mampu menyentuh bidang-bidang yang tidak penting sehingga missi pengawasan yang diemban Badan Pengawas Provinsi Riau tidak berjalan dengan baik; Kedua, koordinasi antara lembaga pengawasan pusat dan daerah dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi nasional dan rapat koordinasi teknis, pembinaan atas temuan-temuan yang didapat dan join audit. Rapat koordinasi sejauh ini telah mampu menekan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan oleh lembaga pengawas pusat dan daerah. Pembinaan atas temuan-temuan dan audit bersama belum dapat berjalan baik; Ketiga, Badan Pengawas Provinsi Riau cukup responsif memberi tanggapan atas laporan dan tuntutan masyarakat. Akan tetapi Badan Pengawas Provinsi Riau belum memiliki inisiatif untuk meneliti lebih jauh apa yang menjadi tuntutan masyarakat dengan upaya menginvestigasi secara serius setiap penyimpangan anggaran dan proyek-proyek pembangunan; Keempat, sesuai dengan mekanisme formal, Badan Pengawas Provinsi Riau secara periodik sudah mampu mempertanggung jawabkan penggunaan kewenangannya kepada Gubernur dan melalui gelar pengawasan. Akan tetapi belum diikuti oleh pertanggung jawaban kepada pejabat politik seperti kepada DPRD dan pertanggung jawaban kepada publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawas Provinsi Riau yaitu: pimpinan daerah dalam hal ini gubernur belum cukup memiliki komitmen menjadikan lembaga pengawasan dapat berfungsi secara efektif; regulasi yang berkait dengan lembaga pengawasan menempatkan lembaga pengawasan kurang berdaya karena ditempatkan dalam posisi yang tidak independen; sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pengawas Provinsi Riau belum cukup memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pengawasan yang efektif; Sarana-prasarana khususnya transportasi belum cukup mendukung dan struktur keuangan yang timpang yaitu sedikitnya alokasi dana untuk kegiatan riil pengawasan yang nota-bene merupakan tugas utama Badan Pengawas Provinsi Riau. Penelitian ini memandang bahwa Badan Pengawas Provinsi Riau perlu ditempatkan dalam posisi independen, membenahi SDM yang dimiliki, pertanggung jawaban tidak hanya pada atasan tapi juga kepada publik, memberi respon yang lebih pada keinginan masyarakat terutama terwujudnya pemerintahan yang bersih

This research addressed problems of performance of Badan Pengawas Provinsi Riau and what factors influencing it. Performance was evaluated from effectivity, coordination capacity, responsivity, and accountability. Method used in this research was descriptive qualitative that try to describe reality based on significance provided by actors and people knowing the reality. Data was collected through depth interview and using document and aggregated data. Then, the data was analyzed based on classification according to problem plot. This research found following things: first, as to procedure, Badan Pengawas Provinsi Riau indicated good performance. Program targets established for 2002 and 2003 can be reached almost 100% indicating the effectiveness of Badan Pengawas Provinsi Riau in implementing its main task and function. As to the substantial, the research found that Badan Pengawas Provinsi Riau deliberately designed method and instrument used in overseeing activity that only capable of touch unimportant domains so overseeing mission they assumed did not run well; second, coordination between central and local overseeing agency was held in form of national coordination meeting, technical coordination meeting, follow up over findings and joint audit. Coordination meeting, as far, has been able to reduce overlapping of overseeing implementation by central and local overseeing agencies. Follow up over findings and joint audit have no run well. Third, Badan Pengawas Provinsi Riau was responsive enough in providing response over report and demand from community. But, Badan Pengawas Provinsi Riau have no initiatives to investigate further what people demand by investigating seriously deviation of budget and developmental projects. Fourth, according to formal mechanism, Badan Pengawas Provinsi Riau periodically has been able to account for use of their authority to Governor and by overseeing presentation. However, it was not followed by accountability to political leaders such as DPRD and to public. Factors influencing performance of Badan Pengawas Provinsi Riau are: local leader– in this case, governor– has no enough commitment to make the overseeing agency functionable effectively, regulation related to overseeing agency placed the agency has little power because its position is not independent, human resource owned by Badan Pengawas Provinsi Riau has no qualification needed to hold effective overseeing; infrastructure, especially transportation, less support and limited financial structure, that is limited fund allocation for real overseeing activity that is a main task of Badan Pengawas Provinsi Riau. This research views that Badan Pengawas Provinsi Riau need to be placed in independent position, improve human resource had, make responsibility not only to superior but also to public, give response focused on people demand especially for realization of clean government.

Kata Kunci : Kinerja Badan Pengawas Propinsi, Performance, effectivity, and accountability