Legal Analysis of Malpractice In The Implementation of The regional Head Election in Banggai Regency Towards Electoral Justice

Aisya Nadya Alief, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menyelidiki fenomena malpraktek dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Banggai, Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) dan implikasinya terhadap keadilan pemilu. Terlepas dari adanya kerangka hukum yang dimaksudkan untuk memastikan pemilihan yang adil dan demokratis, berbagai pelanggaran administratif, praktik yang bias, dan kurangnya netralitas oleh Bawaslu telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang integritas proses pemilihan. 

Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yurisprudensi sosiologis, studi ini menganalisis bagaimana hukum pemilihan berfungsi dalam praktik dan bagaimana perilaku institusional mempengaruhi hasil demokrasi. Data dikumpulkan melalui pengamatan, analisis dokumen, dan tinjauan pelanggaran yang dilaporkan. Penelitian ini mengidentifikasi contoh-contoh signifikan dari mal-administrasi, termasuk penyalahgunaan sumber daya negara, penegakan yang bermotif politik, dan kegagalan dalam menegakkan netralitas. 

Temuan menunjukkan bahwa keberpihakan Bawaslu dan mekanisme penegakan yang lemah berkontribusi pada persaingan tidak sehat dan ketidakpercayaan publik. Studi ini menekankan perlunya reformasi hukum, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan untuk memastikan bahwa pengawasan pemilihan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan pemilihan. Dengan memeriksa kasus Banggai, penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum pemilihan yang praktis di Indonesia.  

This study investigates the phenomenon of malpractice in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Banggai Regency, Indonesia, with a focus on the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) and its implications for electoral justice. Despite the presence of legal frameworks intended to ensure fair and democratic elections, various administrative violations, biased practices, and lack of neutrality by Bawaslu have raised serious concerns about the integrity of the electoral process. 

Using an empirical legal research method with a sociological jurisprudence approach, the study analyzes how election laws function in practice and how institutional behavior affects democratic outcomes. Data were collected through observation, document analysis, and review of reported violations. The research identifies significant instances of mal-administration, including abuse of state resources, politically motivated enforcement, and failures in upholding neutrality. 

The findings suggest that Bawaslu’s partiality and weak enforcement mechanisms contributed to unfair competition and public distrust. The study emphasizes the need for legal reform, enhanced accountability, and institutional strengthening to ensure that electoral supervision aligns with the principles of electoral justice. By examining the Banggai case, this research contributes to the broader discourse on democratic consolidation and the practical enforcement of electoral laws in Indonesia. 

Kata Kunci : keadilan pemilihan, pemilihan daerah, Bawaslu, Kabupaten Banggai, mal-administrasi, netralitas, pemerintahan demokratis