Bantuan Kemanusiaan Pemerintah dan Palang Merah Jepang Dalam Penanganan Gempa Yogyakarta 2006

Ridwansyah Yahya, Anisa Ledy Umoro, S.S., M.A., Ph.D.

2025 | Skripsi | SASTRA JEPANG

Gempa Yogyakarta tahun 2006 menelan lebih dari 5.800 korban dan menyebabkan banyak kehancuran infrastruktur. Bencana seperti ini memerlukan banyak bantuan baik dari dalam maupun luar negeri. Jepang merupakan salah satu negara yang merespons dengan ekstensif melalui berbagai macam bentuk bantuan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  mekanisme serta bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Palang Merah Jepang, sekaligus menelaah bagaimana bantuan yang diberikan tersebut sejalan dengan prinsip dari Humanitarian Assistance and Disaster Relief yang berisi humanitary, impartiality, neutral, dan independence.

Temuan dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang dan Palang Merah Jepang memiliki mekanisme yang berbeda dalam proses pemberian bantuan. Mekanisme pemberian bantuan dari pemerintah Jepang diatur dalam kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang, sementara itu Palang Merah Jepang sebagai anggota dari IFRC mengikuti pedoman pemberian bantuan yang sudah sesuai dengan koordinasi dari organisasi. Bantuan yang diberikan oleh Jepang terbagi menjadi bantuan yang bersifat respons cepat dan rekonstruksi rehabilitasi. Pemberian bantuan respons cepat oleh pemerintah Jepang dilakukan dengan mengirim tim medis dan JSDF yang tergabung dalam tim JDR. Bantuan rehabilitasi rekonstruksi dari pemerintah Jepang diberikan melalui dana hibah grassroots yang digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Sementara itu Palang Merah Jepang memberikan bantuan respons cepat dengan melakukan pelayanan medis kepada korban. Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Palang Merah Jepang meliputi pembangunan kembali markas Palang Merah Indonesia (PMI) Bantul dan bantuan livelihood kepada para penyandang disabilitas yang masih bisa dirasakan manfaatnya hingga saat ini.

The 2006 Yogyakarta earthquake was one of the most devastating natural disasters, resulting around 5.800 death  and widespread destruction of infrastructure. Such disasters require substantial assistance, both domestically and internationally. Japan was one of the countries that responsded comprehensively through various forms of humanitarian aid. This research analyzes the mechanisms and forms of assistance provided by the Japanese government and the Japanese Red Cross Society, as well as how the aid aligned with the principles of Humanitarian Assistance and Disaster Relief, which include humanity, impartiality, neutrality, and independence.

The findings of this study show that the Japanese government and the Japanese Red Cross Society each have their own mechanisms in delivering aid. The Japanese government’s aid mechanism is governed by Japan's foreign policy frameworks, while the Japanese Red Cross Society, as a member of the IFRC, follows coordinated aid delivery guidelines. Japan’s aid was divided into quick responsse aid and rehabilitation-reconstruction assistance. The Japanese government's quick responsse included deploying medical teams and the JSDF as part of the JDR team. Its rehabilitation and reconstruction aid was provided through grassroots grant funding used to rebuild damaged infrastructure. Meanwhile, the Japanese Red Cross Society contributed to the emergency responsse by providing medical services to victims. The rehabilitation and reconstruction assistance provided by the Japanese Red Cross Society included the rebuilding of the Bantul PMI headquarters and livelihood support for people with disabilities, the benefits of which are still being felt to this day.

Kata Kunci : Palang Merah Jepang, Pemerintah Jepang, gempa Yogyakarta 2006, bantuan kemanusiaan