Analisis Yuridis Pelibatan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pewarganegaraan Pemain Sepak Bola Asing melalui Jalur Naturalisasi Istimewa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Muhammad Fathur Rizqi, Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Fleksibilitas terhadap kebijakan kewarganegaraan dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global demi mewujudkan kepentingan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan fleksibilitas terhadap kebijakan kewarganegaraan dengan memberikan kemudahan dalam pemberian kewarganegaraan demi mendorong kepentingan nasional melalui jalur naturalisasi istimewa. Jalur tersebut seringkali digunakan oleh lembaga keolahragaan, khususnya sepak bola dalam mendorong peningkatan performa tim nasional Indonesia. Alur pewarganegaraan tersebut melibatkan DPR sebagai unsur yang memberikan pertimbangan atas pemberian kewarganegaraan. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada penelitian yang menguraikan mengenai tujuan dan implikasi pengawasan DPR dalam proses pewarganegaraan melalui jalur naturalisasi istimewa.

 

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang mana Penulis menitikberatkan pada ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan observasi. Lebih lanjut, Penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistemis, dan triangulasi data.

 

Hasil dari penulisan hukum ini menunjukan bahwa keterlibatan DPR dalam memberikan pertimbangan dalam proses pewarganegaraan pemain sepak bola asing merupakan bentuk kontrol dan pengawasan preventif yang ditujukan untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang dari Presiden dalam proses pemberian kewarganegaraan. Bentuk pengawasan tersebut juga meliputi pengawasan terhadap Kemenpora dan PSSI sehingga mendorong komunikasi efektif dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun, secara hukum, bentuk pertimbangan DPR tidak bersifat mengikat kepada Presiden, Kemenpora, dan PSSI (non-binding). Akan tetapi, perlu memperhatikan tiap pertimbangan tersebut. Sebab, apabila dalam pertimbangan tersebut terdapat suatu bentuk rekomendasi oleh DPR, maka akan pertimbangan tersebut akan bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan (legally binding).

Flexibility in citizenship policy is considered a strategic step in facing global challenges in order to realize national interests. Indonesia is one of the countries that implements flexibility in citizenship policy by providing convenience in granting citizenship in order to promote national interests through special naturalization pathways. This pathway is often used by sports institutions, especially football, in encouraging increased performance of the Indonesian national team. The citizenship process involves the DPR as an element that provides consideration for granting citizenship. However, until now, there has been no research that describes the objectives and implications of the DPR's oversight in the citizenship process through special naturalization pathways.  

This legal research uses a juridical-normative research type in which the Author focuses on legal provisions contained in written regulations such as laws and regulations, court decisions, and doctrines. The Author collects data through literature studies and observations. Furthermore, the Author analyzes data using grammatical, systemic, and data triangulation interpretation techniques.  

The results of this legal writing show that the involvement of the DPR in providing considerations in the process of citizenship of foreign soccer players is a form of preventive control and supervision aimed at preventing arbitrary actions by the President in the process of granting citizenship. This form of supervision also includes supervision of the Ministry of Youth and Sports and PSSI so as to encourage effective communication and implementation in policy. Although legally the form of consideration by the DPR is not binding on the President, Ministry of Youth and Sports, and PSSI (non-binding). However, it is necessary to pay attention to each of these considerations. Because, if in the consideration there is a form of recommendation by the DPR, then the consideration will be binding and must be implemented (legally binding).

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat, Kewarganegaraan, Naturalisasi Istimewa, Hukum Administrasi Negara, Pengawasan