Asymmetrical Interdependence Indonesia-Cina: Hubungan Ekonomi dan Sengketa Laut Natuna Utara di Masa Pemerintahan Kedua Joko Widodo (2019-2024)

Josephine Ruth Ringu, Prof. Dr. Siti Muti'ah Setyawati, M.A.

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implikasi dari hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina selama masa pemerintahan kedua Joko Widodo (2019–2024), dengan fokus pada dinamika sengketa di Laut Natuna Utara. Kerangka konseptual yang digunakan adalah asymmetrical interdependence yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye, yang menyoroti ketimpangan kekuatan dalam hubungan saling ketergantungan antarnegara. Penelitian ini berargumen bahwa hubungan ekonomi Indonesia–Cina bersifat tidak seimbang, di mana Cina mendominasi struktur perdagangan dan investasi, sementara Indonesia berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi dan politik. Untuk itu, analisis difokuskan pada dua dimensi utama: vulnerability dan sensitivity, guna memahami bagaimana ketimpangan ini memengaruhi respons kebijakan kedua negara terhadap konflik dan kerja sama.

Melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara struktural lebih rentan, Indonesia tetap memiliki ruang manuver melalui kebijakan domestik dan diplomasi multilateral. Strategi Indonesia yang mencakup diversifikasi mitra ekonomi, penegasan klaim kedaulatan maritim melalui instrumen hukum internasional, serta peran aktif dalam forum regional seperti ASEAN, menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan relatif lebih kecil pun mampu menavigasi relasi kuasa yang timpang. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana negara berkembang merespons interdependensi yang tidak seimbang dalam lanskap geopolitik kontemporer.

This study aims to analyze the form and implications of the economic relationship between Indonesia and China during President Joko Widodo’s second term (2019–2024), particularly emphasizing the ongoing dispute in the North Natuna Sea. The research adopts the conceptual framework of asymmetrical interdependence, as coined by Keohane and Nye, highlighting the unequal power distribution in interdependent state relations. The study argues that the Indonesia–China relationship is marked by an imbalance, where China dominates in trade and investment structures. At the same time, Indonesia occupies a more vulnerable position economically and politically. The analysis focuses on two key dimensions—vulnerability and sensitivity—to evaluate how this imbalance influences each country’s policy responses to cooperation and conflict.

The study applies a qualitative approach and secondary data analysis and finds that despite its structurally weaker position, Indonesia retains a degree of leverage through domestic policy and multilateral diplomacy. Indonesia’s strategies, which include economic diversification, the assertion of maritime sovereignty through international legal instruments, and active engagement in regional forums such as ASEAN, demonstrate that smaller states can still navigate asymmetrical power relations. This study contributes to a deeper understanding of how developing countries manage unequal interdependence within today’s complex geopolitical landscape.

Kata Kunci : hubungan Indonesia–Cina, interdependensi asimetris, ekonomi-politik, Laut Natuna Utara, kedaulatan