Privatisas

Azza Aditya Putra, Dr. Rochdi Mohan Nazala, M.S.A., M.Litt.; Drs. Muhadi Sugiono, MA.; Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisis fenomena aktivitas Private Military & Security Companies (PMSC) dalam konflik internasional serta implikasinya terhadap monopoli tradisional negara atas kekerasan sebagaimana didefinisikan oleh Max Weber. Dengan menggunakan perspektif Weberian tentang Concept of State dan kerangka Neoliberal Governance, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong negara untuk mempekerjakan PMSC, seperti efisiensi biaya, fleksibilitas operasional, dan plausible deniability. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif terhadap Dyck Advisory Group (DAG) di Mozambik dan Wagner Group di berbagai zona konflik, penelitian ini mengungkap dua spektrum penggunaan PMSC: sebagai solusi pragmatis bagi negara rapuh dengan kapasitas militer terbatas dan sebagai alat proyeksi kekuatan geopolitik oleh negara kuat. Temuan menunjukkan bahwa PMSC tidak hanya mengisi celah operasional, tetapi juga mengaburkan batas antara sektor publik dan privat, melemahkan akuntabilitas hukum, dan mentransformasi tata kelola keamanan global. Implikasi jangka panjang mencakup erosi kedaulatan negara, fragmentasi norma hukum internasional, dan kompleksitas baru dalam konflik modern. Penelitian ini menyerukan reformasi bagi regulasi internasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi PMSC, serta penegasan kembali monopoli kekerasan negara sebagai prinsip dasar tatanan global.

This study analyzes the phenomenon of Private Military & Security Companies (PMSC) activities in international conflicts and their implications for the traditional state monopoly on violence as defined by Max Weber. Using Weber's perspective on the Concept of State and the Neoliberal Governance framework, this study explores the factors that drive states to hire PMSCs, such as cost efficiency, operational flexibility, and plausible deniability. Through a qualitative approach with comparative case studies of the Dyck Advisory Group (DAG) in Mozambique and the Wagner Group in various conflict zones, this study reveals two spectrums of PMSC use: as a pragmatic solution for fragile states with limited military capacity and as a tool for geopolitical power projection by powerful states. Findings show that PMSCs not only fill operational gaps but also blur the boundaries between the public and private sectors, weaken legal accountability, and transform global security governance. Long-term implications include the erosion of state sovereignty, the fragmentation of international legal norms, and new complexities in modern conflicts. This research calls for reforms to international regulations to ensure transparency and accountability in PMSC operations, as well as a reaffirmation of the state's monopoly on violence as a fundamental principle of the global order.

Kata Kunci : PMSC, privatisasi perang, monopoli kekerasan, kedaulatan, neoliberal governance, Dyck Advisory Group, Wagner Group.