ANALISIS PEMERIKSAAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA INVESTASI DIGITAL DENGAN SKEMA PIRAMIDA: STUDI PUTUSAN PERKARA EVOTRADE & MEMILES

Shiva Kaulan Kalila Basuki, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam menangani tindak pidana investasi digital berbasis skema piramida dan bagaimana seharusnya pasal tersebut direformulasikan agar dapat menjangkau modus kejahatan digital. Studi ini berfokus pada dua perkara pidana yang mencerminkan fenomena tersebut yakni perkara Evotrade dan Memiles yang sama-sama melibatkan dugaan skema piramida melalui distribusi produk digital seperti robot trading dan slot iklan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data sekunder diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum, sedangkan data primer berasal dari wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas penerapan Pasal 105 UU Perdagangan dalam kasus skema piramida digital. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penerapan Pasal 105 UU Perdagangan dalam perkara Memiles dan Evotrade belum efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh terbatasnya rumusan norma yang hanya mencakup distribusi barang, sehingga belum mampu menjangkau bentuk usaha jasa digital yang menjadi medium skema piramida. Pasal 105 UU Perdagangan pada perkara Memiles tidak terbukti karena objek transaksi berupa slot iklan digital yang merupakan jasa, sedangkan pada perkara Evotrade, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pasal tersebut dan menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 106 UU Perdagangan tentang usaha tanpa izin. Kedua, untuk menjawab celah tersebut, diperlukan strategi hukum yang lebih adaptif melalui pendekatan lintas regulasi, seperti pemanfaatan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP sebagai dasar pelengkap. Selain itu, reformulasi Pasal 105 perlu dilakukan dengan memperluas cakupan objek delik dan merumuskan indikator hukum yang dapat mengenali struktur skema piramida digital secara substantif, termasuk pola bonus perekrutan dan model distribusi yang bersifat eksploitatif. 

This study aims to analyze the application of Article 105 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade in addressing criminal acts of digital investment based on pyramid schemes and to examine how the provision should be reformulated to effectively capture the modus operandi of digital-based crimes. The study focuses on two criminal cases that reflect this phenomenon, namely the Evotrade and Memiles cases, both of which involve allegations of pyramid schemes through the distribution of digital products such as trading robots and advertising slots. The research method used is normative juridical with a case study approach. Secondary data were obtained from court decisions, statutory regulations, and legal literature, while primary data were collected through interviews with judges, prosecutors, and academics. The data were analyzed qualitatively to evaluate the effectiveness of Article 105 of the Trade Law in addressing digital pyramid scheme cases. 

The results of this study show that, first, the application of Article 105 of the Trade Law in the Memiles and Evotrade cases has proven to be ineffective. This ineffectiveness stems from the limited scope of the legal provision, which only covers the distribution of goods, thereby failing to capture business models based on digital services that serve as a medium for pyramid schemes. In the Memiles case, Article 105 was not proven because the transaction involved digital advertising slots, which are classified as services. Meanwhile, in the Evotrade case, the court did not consider Article 105 at all and instead issued a verdict based on Article 106 of the Trade Law concerning unlicensed business activities. Second, to address this legal gap, a more adaptive legal strategy is required by utilizing crossregulatory approaches, such as invoking Article 8 of the Consumer Protection Law and Article 378 of (KUHP) on fraud as complementary legal bases. Furthermore, a reformulation of Article 105 is necessary by expanding the scope of the offense and establishing legal indicators that can identify the structure of digital pyramid schemes substantively, including recruitment-based bonus patterns and exploitative multi-level distribution models. 

Kata Kunci : Skema Piramida, Pasal 105, Investasi Digital