ANALISIS IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH DAN PENGARUH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI MATARAM

Rispaini Nur Aziza, Anugrah Anditya, S.H., M.T

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi sampah di Kota Mataram dari perspektif hukum serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024, pelaksanaan retribusi belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, sistem tarif flat yang tidak mempertimbangkan volume sampah aktual, kurangnya armada pengangkut, lemahnya penegakan sanksi, dan belum transparannya penggunaan dana retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung data wawancara untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi perlu diperkuat melalui regulasi teknis, penerapan asas keadilan, sistem berbasis volume (pay-as-you-throw), digitalisasi pemungutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kebijakan retribusi yang adil dan efektif diharapkan dapat mendorong keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan dan peningkatan pendapatan daerah.

 

This research aims to analyze the implementation of the waste retribution policy in Mataram City from a legal perspective and to evaluate its impact on the effectiveness of sustainable waste management. Although regulated under Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province No. 5 of 2019 and Mataram City Regional Regulation No. 1 of 2024, the implementation of the retribution policy remains suboptimal. Identified obstacles include low public compliance, flat-rate tariffs that disregard actual waste volume, limited transportation capacity, weak enforcement of sanctions, and lack of transparency in fund allocation. This study employs a normative juridical approach supported by interview data to examine the gap between legal norms and field practices. The findings suggest that policy effectiveness can be improved through the strengthening of technical regulations, application of justice and benefit principles, volume-based tariff systems (pay-as-you-throw), digitalization of retribution systems, and increased community participation. A fair and effective retribution policy is expected to promote sustainable waste management and enhance local revenue.

Kata Kunci : retribusi sampah, pengelolaan sampah, hukum daerah, asas keadilan, Kota Mataram