Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus: Batas Administrasi Desa di Kabupaten Buru

Zulharman Buton, Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penetapan batas administrasi desa merupakan langkah krusial dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang bertujuan untuk menciptakan kepastian informasi geospasial secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KSP, khususnya dalam penetapan batas administrasi desa di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi utama. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan teori kapasitas organisasi menurut Gleeson et al. (2011), yang mencakup dimensi kepemimpinan, sumber daya, struktur dan sistem, serta budaya organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Buru masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek koordinasi antarorganisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, hingga lemahnya sistem perencanaan dan pengawasan. Meskipun terdapat komitmen dari beberapa pemangku kepentingan, proses pelaksanaan penetapan batas desa belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran kelembagaan, peningkatan kompetensi teknis, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai dalam rangka mempercepat implementasi KSP secara efektif di tingkat daerah.

The delineation of village administrative boundaries is a critical step in supporting the implementation of the One Map Policy (OMP), which aims to establish geospatial information certainty at the national level. This study aims to analyze the organizational capacity of local government in implementing the OMP, particularly in the determination of village boundaries in Buru Regency. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and examined using the organizational capacity framework proposed by Gleeson et al. (2011), which includes dimensions of leadership, resources, structures and systems, and organizational culture.

The findings reveal that the organizational capacity of the local government in Buru Regency faces several challenges, including poor inter-agency coordination, limited human and technical resources, and weak planning and monitoring systems. Despite the commitment of some stakeholders, the implementation of village boundary delineation remains suboptimal and lacks integration. The study recommends strengthening institutional roles, improving technical competencies, and providing adequate regulatory and budgetary support to accelerate effective OMP implementation at the regional level.

Kata Kunci : Kapasitas organisasi, Kebijakan Satu Peta, batas administrasi desa, pemerintah daerah, Kabupaten Buru.