Perubahan Strategi Politik Luar Negeri Filipina dalam Konflik Laut Cina Selatan Pasca-putusan Permanent Court of Arbitration Tahun 2016

Rachel Emeralda Pasaribu, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina merupakan konflik berkepanjangan yang didasari oleh perbedaan klaim kedua negara, terkhususnya di Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal. Sejak abad ke-20, konfrontasi langsung sudah terjadi yang berujung pada pengajuan proses abitrase melalui Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2013. Studi ini akan mengkaji perbedaan strategi politik luar negeri Filipina terhadap Cina sebagai rivalnya dalam konflik ini dan terhadap Amerika Serikat sebagai mitra aliansi keamanan sejak tahun 1951. Lingkup waktu penelitian akan mencakup dua masa kepresidenan, yakni Rodrigo Duterte (2016-2022) dan Ferdinand Marcos Junior (2022-sekarang). Sesuai dengan konsep hedging oleh Gerstl (2022), dapat dilihat bahwa strategi luar negeri pada masa pemerintahan Duterte adalah hedging terhadap kedua negara karena adanya potensi kerja sama infrastruktur melalui proyek BRI oleh Cina dan keraguan akan dukungan AS terhadap Filipina. Dengan menggunakan teori balance of threat oleh Walt (1985), dapat disimpulkan bahwa masa pemerintahan Marcos Junior menerapkan strategi balancing sebagai hasil dari inkonsistensi dari proyek BRI di Filipina dan peningkat¬an keberadaan Cina di wilayah konflik—kemudian membentuk persepsi Cina sebagai ancaman. Perbedaan strategi berdampak pada eskalasi konflik di Laut Cina Selatan yang masih berlangsung hingga saat ini.  

The territorial dispute between the Philippines and China in the South China Sea is a prolonged conflict stemming from the contrasting claims of each country, particularly in the Spratly Islands and Scarborough Shoal. From the 20th century, confrontations have occurred, leading to an arbitration process through the Permanent Court of Arbitration (PCA) in 2013. This thesis examines the distinction between the Philippines’ foreign policy strategy towards China, its rival in this conflict, and towards the United States, its traditional ally since 1951. The study’s period will encompass two presidential terms: the Rodrigo Duterte term (2016-2022) and the Ferdinand Marcos Jr. term (2022-present). In line with Gerstl’s conception of hedging (2022), it can be observed that the foreign policy strategy during Duterte’s term was a hedging approach towards the other two countries, due to the potential for cooperation in China’s BRI program and the uncertainty surrounding the US’s support for the Philippines. Utilizing the balance of threat theory from Walt (1985), it is apparent that the Marcos Junior administration implemented balancing as a result of the inconsistency in China’s BRI project in the Philippines, as well as the heightened China presence in the disputed areas, thus shaping the perception of China as a threat. The difference in strategies has significantly influenced the escalation in the South China Sea, which continues to this day.

Kata Kunci : Laut Cina Selatan, Filipina, Cina, Amerika Serikat, politik luar negeri