Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik di Yogyakarta

RAHMINI, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data maka dilaksanakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden nasabah BCA sebagai wajib pajak dan narasumber yang telah dipilih. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, kesimpulannya adalah Perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik adalah : (1) bahwa struk ATM merupakan bukti yang sah sebagai pengganti Surat Tanda Terima Setoran (STTS), (2).KPPBB mencetak dan mengirimkan laporan ke Dipenda termasuk Kecamatan dan Kelurahan yang ada pembayaran PBB melalui ATM BCA dengan melampirkan ketentuan yang membolehkan pembayaran tersebut, (3) Wajib pajak dapat mengajukan restitusi dan kompensasi jika terdapat kelebihan pembayaran. Selain itu keberatan dan pengurangan pajak serta banding dapat diajukan ke Badan Peradilan Sengketa Pajak sebagai putusan akhir dan bersifat tetap.

The study aimed to investigate the implementation of legal protection over taxpayer on paying land and building tax through electronic banking facility in Yogyakarta. The study is empirical research , i. e. ,a study using mainly field research to get primary data. To support and complement the data, juridical normative study was done. It was carried out by library study to get secondary data by reviewing primary, secondary and tertiary legal materials. Field research was done by interviewing respondents of BCA customers as taxpayers and selected informers. The conclusion drawn from the study is that legal protection given to taxpayers paying land and building. Tax through electronic banking facility is that: (1) ATM slip is a legal proof in replacement of Surat Tanda terima Setoran (STTS); (2) KPPBB prints and sends report to Dipenda, district and village that have PBB paid through BCA ATM by enclosing the stipulation allowing such a payment, (3) Taxspayers could submit restitution and compensation wether there is an exceeded payment. Beside that, objection and tax reducing also appealing could be submitted to tax lawsuit judiciary bureau as final decision and it is persistent.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Wajib Pajak,Pembayaran,Perbankan Elektronik, Pajak Bumi dan Bangunan, Legal protection, Land and Building Tax, Electronic Banking Facility