Kajian hukum tentang restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :: Studi kasus PT. nhutani I

SURIANSYAH, Agus, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme dan pelaksanaan yang tepat dalam restrukturisasi dan kemitraan PT. Inhutani I sebagai BUMN Departemen Kehutanan di Kalimantan Timur berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, sistem pembagian saham dan pengawasan dalam pelaksanaan restrukturisasi dan kemitraan PT. Inhutani I dan keterkaitannya dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten di wilayah Kalimantan Timur dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan PT. Inhutani I khususnya pada unit-unit organisasi yang terstrukturisasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan situasi dan kondisi yang diteliti dihubungkan dengan isi peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di lakukan diwilayah zona PT. Inhutani I Unit Balikpapan. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah ini sebagai pusat kegiatan operasional PT. Inhutani I sehingga banyak akses yang dapat diambil datanya. Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, diperoleh hasil bahwa mekamisme restrukturisasi kemitraan belum menyentuh pada kepentingan banyak pihak karena dalam kenyataannya pembentukan usaha patungan tersebut lebih mengedepankan kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomis, pola pembagian saham pada pembentukan usaha kemitraan yaitu Pemerintah Propinsi 30 %, Pemerintah Kabupaten 30 %, PT. Inhutani I 30 % dan masyarakat melalui koperasi 10 %, namun pada kenyataannya pemerintah kabupaten menuntut perolehan saham lebih besar taitu 50 % untuk pemerintah Kabupaten (dalam hal ini Kabupaten Berau), 30 % PT. Inhutani I dan 20 % Pemerintah Propinsi, dan untuk perlindungan hukum bagi karyawan yang terkena restrukturisasi sudah mendapat pesangon sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003, tetapi bagi yang terkena penugasan keusaha kerjasama/patungan status karyawan yang bersangkutan belum jelas.

The objective of this research is to understand deeply about mechanism and precise implementation of restructuring and partnership PT Inhutani I as The State Business Company of Forestry Department in East Kalimantan related with regulation number 22, 1999 about Regional Goverment, stock distribution system and control in implementation of restructuring and partnership PT Inhutani I and its connection with Province Regional Goverment and Regency Regional Goverment in East Kalimantan region so, to understand about law protection form concerning labour of PT Inhutani specially in units of structuring organization. This research use descriptive analisys methods, that is to descript situations and conditions connected with the contents of valid rules and related with the title of this research. Data in this research obtained from literature and field research to get secondary and primary data. Secondary data get from literature studies and primary data get from field research. This research did in region of PT Inhutani I Balikpapan unit, comprise UMH Sangkulirang, UMH Sambarata, UMH Tepian Buah, UMH Meraang, UMHT I Long Nah, UMHT I Batuampar, PT Inhutani I Tarakan unit, comprise UMH Pimping, UMH Nununak, UMH Tanjung Selor, UMH Tidung Pala and UM Industri Juata. This site selection consider that the site as the centre of operational activity PT Inhutani I, many access that use to take data. After analyzed with descriptive methods, the result is restructuring of partnership mechanism not touch many side of importance yet because, in fact the establishment of that propose political interest than economic interest, stock distribution system in partnership establishment is Province Goverment 30%, Regency Goverment 30%, PT Inhutani I 30% and public bu “koperasi” 10%, infast Regency Goverment demand stock until 50% (in this case Be rau Regency), 30% PT Inhutani I and Province Goverment 20%, for law protection of labor that affected restructuritation already have separation pay, appropiate with regulation number 13,2003, but for the labor that affected partnership assignment, their status not clearly yet.

Kata Kunci : Hukum,Pajak daerah,UU No22 Tahun 1999