Pelaksanaan pembaharuan wajib daftar perusahaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap Perseroan Terbatas di Kabupaten Banyumas

PRAYITNO, Aris, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi, sehingga pelaksanaan pembaharuan Wajib Daftar Perusahaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap Perseroan Terbatas di Kabupaten Banyumas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya serta untuk mengetahui upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Untuk memperoleh data sekunder digunakan Studi Dokumen dan dilakukan pencatatan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dan menyampaikan Kuesioner. Hasil Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Pembaharuan Wajib Daftar Perusahaan terhadap Perseroan Terbatas adalah : a. Faktor Pelaksana Hukum (Disperindagkop) Sanksi belum dapat diterapkan Belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta pegawai yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. b. Faktor Subyek Hukum (Perseroan Terbatas) Belum mengetahui dan menttaati ketentuan baik dalam UU WDP maupun UU PT. 2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada sebagai berikut : a. Upaya Preventif Mengirim Surat peringatan untuk melaksanakan Pembaharuan / Daftar Ulang. b. Upaya Represif 1) Mengirim pegawai untukmengikuti baik diklat bidang pendaftaran perusahaan maupun diklat PPNS- WDP. 2) Mengadakan Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan . 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dalam pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Perusahaan. 4) Mengadakan Sosialisasi mengenai UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Pelaksanaannya.

This research aims to investigate obstacles that affect the implementation of Compulsory Company Registration Renewal by the Office of Industry, Trade, and Cooperative for limited liability companies in Banyumas Regency to be not as expected and also to investigate measures to overcome these problems. The research conducted library research and field research. Secondary data were obtained by studying document and recording legal materials relevant with the research. Primary data were obtained from interview and questionnaire. From the research results were concluded the following: 1. The problems that affect the implementation of Compulsory Company Registration Renewal for limited liability companies are: a. the executive of law (the Office of Industry, Trade, and Cooperative) 1. the Office has not been able to impose any sanction to companies which violate the regulations concerning Compulsory Company Registration Renewal as stipulated in the Act no. 3/1982 on Compulsory Company Registration. 2. The office, in serving for Compulsory Company Registration, has not been supported with adequate facilities and infrastructures as well as staff in terms of both quality and quantity. b. the subject of law (Limited Liability Company) 1. Limited liability companies are not well-informed about the existing regulations in the Act No. 3/1982 on Compulsory Company Registration, particularly about those related to Compulsory Company Registration Renewal. 2. Limited liability companies have not been thoroughly in compliant with the existing regulations in the Act no. 1/1995 on Limited Liability Company and the Act no. 3 / 1982 on Compulsory Company Registration. 2 The measures to overcome the problems include: a. preventive measures Sending a Letter of Notice to Limited Liability Companies, which contains a reminder to do their Compulsory Company Registration Renewal. b. repressive measures 1) sending staffs in charge of Compulsory Company Registration Renewal to training/workshop about Company Registration held by the Education and Training Centre of The Department of Industry and Trade in Jakarta. 2) Sending staffs in charge of Compulsory Company Registration Renewal to training/workshop of PPNS and Compulsory Company Registration held by the Education and Training Centre of The RESERSE Mabes POLRI. 3) Holding Monitoring and Controlling activity over companies which must do compulsory company registration. 4) Completing more adequate facilities and infrastructures. 5) Carrying out socialization to the Business Communities about the Act No.3/1982 on Company Registration including its implementing regulations.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Wajib Daftar Perusahaan, Department of Trade, Industry and Cooperative, Limited liability companies, Facilities and Infrastructures, Implementation of Compulsory Company Registration Renewal