Hambatan dan peluang dunia usaha untuk percepatan ekonomi di Kabupaten Banggai berdasarkan Keppres 167 tahun 1998

BENDA, Doriati, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Ketidak merataan perkembangan dan pembagian pendapatan diantara provinsiprovinsi yang ada, khususnya antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia berkembang sangat cepat dan sekarang ini menjadi lebih buruk. Melihat pada situasi di atas, Pemerintah Pusat dengan segala cara berusaha untuk mengatasi dan menempatkan akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui perkembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang ada ditiap provinsi di wilayah Kawasan Timur Indonesia dan untuk KAPET Batui di provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Keppres nomor 167 Tahun 1998 sebagai salah satu kebijakan pemerintah. Diharapkan dengan adanya akselerasi dari perkembangan Kawasan Timur Indonesia paling tidak akan membawa keuntungan bukan hanya bagi Kawasan Timur Indonesia, tapi juga bagi negara secara keseluruhan. Namun Keppres ini dalam pelaksanaannya tidak seperti apa yang diharapakan sehingga menimbulkan pertanyaan, apa hambatan dalam pelaksanaan Keppres dan apa pula upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan mengetahui apakah hambatan pelaksanaan Keppres dalam meningkatkan ekonomi di Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian di Luwuk Kabupaten Banggai dengan responden para pelaku usaha yang ada diwilayah KAPET Batui, dan narasumber dari Badan Pengelola KAPET Batui. Sampel ditentukan dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan Keppres nomor 167 Tahun 1998 adalah kurangnya keberpihakan pemerintah pusat dalam membangun KAPET Batui, rendahnya sumberdaya manusia yang ada diwilayah KAPET Batui, kebijakan perbankan yang tidak berpihak diwilayah KTI dan kondisi keamanan negara yang belum kondusif menyebabkan investor enggan melakukan kegiatan usaha di wilayah KAPET Batui yang pada akhirnya menyebabkan wilayah KAPET Batui Kabupaten Banggai khususnya dan Provinsi Sulawesi Tengah semakin tertinggal dibanding dengan provinsi yang ada diwilayah Kawasan Barat Indonesia.

Inequality development and income distribution among Provinces, particularly between Eastern Indonesia and Western Indonesia were growing very fast and becoming worse to date. Looking the above situation, the Central Government by every means trying to overcome, and putting the acceleration development of Eastern Indonesia through the development of KAPET as one of the national policy. It is hope by accelerating the development of Eastern Indonesia, will at least bring the benefit not only for Eastern Indonesia, but also for Western Indonesia and for the whole nations. Implementation of the Presidential Decree number 167 was not as expected, so it raised question, what obstacles in the implementation of the Presidential Decree and what attempts to deal with the obstacles? The research was a normative juridical study aiming to know what obstacles in implementation of the Presidential Decree in improving economy of Banggai regency. The research was done in Luwuk, Banggai regency with respondents of businessmen in KAPET Batui, and information source of KAPET Batui managing agency. Samples are defined using purposive sampling method. Result of the research indicated that obstacle of implementation of Presidential Decree number 167 was lack of central govermnent contribution in developing KAPET Batui, the low human resource in the area, unsupporting banking policy in KTI area and inconducive country security that caused investor reluctant to make activities in KAPET Batui. The factors eventually made KAPET Batui in Banggai regency was underdeveloped and Central Sulawesi was increasingly left behind other provinces in west side Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Keppres No167 Tahun 1998,Percepatan Ekonomi