Persepsi dan Pengetahuan Nelayan tentang Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Topone Candra Sentosa, Prof. Suadi, S.Pi., M.Agr.Sc., Ph.D

2025 | Skripsi | MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN

Untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini mengatur penangkapan ikan berdasarkan kuota penangkapan dan zona penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan nelayan tentang kebijakan penangkapan ikan terukur dan Persepsi nelayan tentang kebijakan penangkapan ikan terukur. Penelitian ini dilakukan di PPS Cilacap pada bulan Januari 2024 sampai bulan Februari 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Responden penelitian terdiri dari 19 nelayan, 5 pelaku usaha dan 6 staf administrasi kapal perikanan. Penelitian mengungkapkan rendahnya pengetahuan nelayan tentang kuota penangkapan ikan, sementara pemilik kapal lebih memahami tetapi khawatir terhadap dampak kebijakan pada pencapaian hasil produksi yang diharapkan. Sebaliknya, pemahaman nelayan tentang zonasi dan teknologi VMS relatif lebih baik. Penelitian menunjukkan perlunya edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan penerimaan pelaku usaha terhadap kebijakan. Persepsi nelayan tentang kebijakan kuota, zonasi, dan PNBP pasca produksi cenderung negatif karena dianggap membatasi fleksibilitas operasional dan memberatkan secara ekonomi. Sebaliknya, persepsi tentang aplikasi e-PIT lebih positif, sementara teknologi VMS dipandang sebagai hambatan operasional.

To maintain the sustainability of fisheries resources, the government issued a measured fishing policy. This policy regulates fishing based on fishing quotas and fishing zones. This study aims to determine fishermen's knowledge of the measured fishing policy and fishermen's perception of the measured fishing policy. This research was conducted at PPS Cilacap from January 2024 to February 2024. The research used descriptive qualitative method with data collection using purposive sampling. The research respondents consisted of 19 fishermen 5 fisheries business actors, and 6 fishing vessel administrative staff. The research revealed fishermen's low knowledge of fishing quotas, while boat owners have a better understanding but are concerned about the policy's impact on achieving expected production yields. In contrast, fishers' understanding of zoning and VMS technology was relatively better. The research suggests the need for education to improve knowledge and business acceptance of the policy. Fishers' perceptions of quota, zoning, and post-production PNBP policies tend to be negative as they are perceived as limiting operational flexibility and economically burdensome. In contrast, perceptions of e-PIT application were more positive, while VMS technology was seen as an operational barrier.

Kata Kunci : persepsi nelayan, penangkapan ikan terukur, kuota penangkapan, zona penangkapan