PEMIKIRAN FILSAFAT PANCASILA NOTONAGORO DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

Lili Anggraini Kitin Silaban, Dr. Ahmad Zubaidi; Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil., M.A.

2025 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Fokus utama dalam penelitian ini adalah meninjau ketidakseimbangan yang terjadi antara kepemilikan hak atas tanah, termasuk tanah adat dan hak menguasai negara untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Dikarenakan tanah memiliki sifat fungsi sosial, penelitian ini juga akan meninjau batasan-batasan intervensi pemerintah dalam penguasaan hak milik atas tanah.  Hal tersebut kemudian mendorong urgensi nilai keadilan dan keseimbangan yang ideal untuk mencegah salah satu kepentingan lebih dirugikan dan berupaya meninjau kembali tujuan terbentuknya UUPA tersebut.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memahami unsur-unsur dan substansi yang berkaitan dengan pengaturan hak individu dan hak sosial atas tanah dalam UUPA. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Objek formal yang digunakan adalah Filsafat Pancasila Notonagoro untuk meninjau topik permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini memberikan analisis bahwa pengaturan UUPA No. 5 Tahun 1960 masih belum seimbang antara hak individu, hak masyarakat adat, dan hak negara dalam menguasai tanah. Dominasi negara sering mengabaikan perlindungan hak perorangan dan komunal, menyimpang dari semangat keadilan agraria UUPA. Ketimpangan ini menimbulkan risiko konflik dan ketidakpastian hukum, terutama bagi kelompok rentan. Melalui Filsafat Pancasila menurut Notonagoro, ditegaskan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan sosial. Karena itu, reformulasi hukum agraria diperlukan agar mencerminkan keadilan substantif dan tujuan UUPA: kesejahteraan dan keadilan sosial berkelanjutan.

The primary focus of this study is to examine the imbalance that arises between land ownership rights including customary land rights and the state's authority to control land for public purposes, as regulated under Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA). Given that land carries a social function, this research also explores the limits of government intervention in the control of private land ownership. This highlights the urgency of promoting justice and achieving an ideal balance to prevent the marginalization of either interest and to reconsider the original intent behind the formation of the UUPA.

          This research employs a qualitative method, emphasizing the understanding of elements and substance related to the regulation of individual and social rights to land as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). Data collection is carried out through a literature review, utilizing sources such as journals, books, articles, and other written materials relevant to the topic under investigation. The formal object applied in this study is Notonagoro’s Philosophy of Pancasila, which serves as the analytical framework for examining the research issue.

          This study provides an analysis that the regulation under the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 remains imbalanced in addressing individual rights, indigenous community rights, and the state's authority over land. The state's dominance often neglects the protection of individual and communal rights, deviating from the original spirit of agrarian justice embodied in the UUPA. Such imbalance poses risks of conflict and legal uncertainty, particularly for vulnerable groups. Through the lens of Pancasila Philosophy as interpreted by Notonagoro, this study emphasizes the importance of balancing individual and social rights. Therefore, a reformulation of agrarian law is necessary to reflect substantive justice and to fulfill the core objectives of the UUPA: sustainable welfare and social justice.

Kata Kunci : Hak atas tanah, UUPA 1960, Filsafat Pancasila, Notonagoro, Keadilan.