Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Timor Tengah Selatan

BANUNAEK, Yusak E, Prof.Dr. Muchsan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah karena anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksaan APBD dan kendala -kendala yang dihadapi serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mewujudkan pemerinatahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis dan menginterpretasikan data primer dan data sekunder, hasil wawancara dan hasil obsevasi yang telah diperoleh dalam penelitian . Dari hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksaan APBD di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum dilakukan secara optimal yaitu dalam tahap perencanaan/penyusunan RAPBD mekanisme yang ditempuh belum sepenuhnya menjaring aspirasi masyarakat oleh pihak eksekutif dan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan arah dan kebijakan umum (AKU) APBD. Dalam tahap pembahasan APBD penempatan pos-pos anggaran yang ada sesuai kenyataan kurang memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari mekanisme pembahasan yang masih mengacu pada pengalaman APBD tahun lalu dan cenderung pada pendekatan yang bersifat kesepatan-kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Pada tahapan pelaksanaan APBD pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring ke lapangan dan rapat kerja (evaluasi) ternyata masih mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara pengawasan terhadap la poran pertanggungjawaban (LPJ) bupati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD, dibutuhkan suatu standard kerja terhadap prioritas pembangunan untuk dilihat sinkronisasi dengan penggunaan pos anggaran pada APBD dan pemantauan kinerja pemerintah secara berkala tiap bulan untuk mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi secara dini. Pemberdayaan anggota DPRD dengan memahami secara mendalam penggunaan pos-pos anggaran dalam sektor pembangunan maupun anggaran rutin yang diajukan pihak eksekutif. Peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati dilakukan melalui penilaian kinerja pemerintah yang bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang terindikasi pada minimnya penyimpangan dalam penggunaan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Controlling function is crucial in creating good governance since it will narrow space for poor government action. Poor government is more freguently found in independent government, while liberal government is identical with local autonomy applic ation, where authority and discretion are provided for locals to optimally manage and exploit their resources for public wealth. One of local governments, aspects to cautiously manage involves financial management of locals since local budget reflects plays important role to support the cycle of local governance in creating public wealth. The present research was aimed to identify how controlling function was implemented in the APBD (Local Budget) and their obstacles encountered and efforts to perform in solving problems of good governance realization. Method used was gualitative-descriptive method by analyzing and interpreting primary and secondary results of interviews and observation obtained in the research. Based on results and analyses, it was found that controlling function that the DPRD (Local Legislative Assembly) on the APBD realization in the southern of Central Timor regency had not been optimally performed yet. This was true in planning/arrangement stages of the APBD (Local Budged Draft), the mechanism that the executives adopted had not fully accommodated public aspirations to be stated by the DPRD as the general policies and directions (AKU) of the APBD. In the APBD discussion, available budgeting posts, in fact, had not considered priority scale of public needs as resulted from discussed mechanism referring of the previous-year APBD and they tended to be based on agreements between the executives and legislative and less fulfilled the performance-based budgeting principles. In the realization stage of APBD, controlling performed through field monitoring activities and work-metting (evaluation) actually had encountered technical and juridical obstacles. Meanwhile, controlling the Responsibility Report (LPJ) of regent as evaluation measure faced political aspects differences in maintaining the credibility of authority for the sake leadership existence. Also, it neglected technical aspects that should be directed to the APBD management ang exploitation to measure performance results of apparatus (executives) in order to realize good governance. The research recommends that to optimize controlling function of the DPRD in the APBD realization, warking standard on prioritized development to identify its synchronization with implemented budgeting posts on the APBD and monthly regular monitoring toward government pervormance to early detect available deviation are required. The empowerment of the DPRD members is performed through understanding better budgating posts in development sectors and routine budged that the executive propose. Improved controlling function of the DPRD (Local Legislative Assembly) on the Responsibility Report (LPJ) of Regent should be performent through governments pervormence assessment that ultimately leads to good governance indicated from minimum deviation of realized APBD in the southern of Central Timor Regency.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,DPRD,Pengawasan, Controling, Good Governance