Peran dan Tantangan Indonesia Menangani Eksploitasi Warga Negara Indonesia Pekerja Migran Non Prosedural pada Perusahaan Online Scam di Kamboja

Hengki, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Eksploitasi terhadap WNI pekerja migran non-prosedural pada perusahaan online scam di Kamboja merupakan bentuk baru dari human trafficking yang semakin kompleks di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, upaya, dan tantangan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut, dengan fokus pada strategi diplomasi, perlindungan hukum, serta hambatan struktural dan yuridis yang dihadapi. Melalui pendekatan hukum empiris dan teknik pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara dengan pejabat Direktorat Pelindungan WNI (Dit. PWNI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, penelitian ini mengungkap bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pemulangan korban, advokasi diplomatik, dan pembaruan kebijakan. Namun, tantangan utama meliputi keterbatasan yuridiksi KBRI, minimnya sumber daya manusia, ambiguitas hukum di Kamboja, dan rendahnya kesadaran korban terhadap sistem pelindungan. Penelitian ini menggunakan teori Rights-Based Approach (RBA), untuk memastikan negara secara aktif memajukan, melindungi, dan menghormati HAM setiap individu melalui kebijakan, regulasi, dan tindakan administratif yang konkret. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sangat ditentukan oleh kemampuan diplomasi negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah tantangan politik, hukum, dan ekonomi lintas batas. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum internasional, hubungan internasional, dan perlindungan hukum transnasional, serta kontribusi praktis dalam merumuskan strategi perlindungan yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional berbasis teknologi.

The exploitation of Indonesian irregular migrant workers in online scam operations in Cambodia represents an emerging and increasingly complex form of human trafficking in the digital era. This study aims to analyze the role, efforts, and challenges of the Indonesian government in addressing such cases, with a focus on diplomatic strategies, legal protection mechanisms, and the structural and juridical barriers encountered. Utilizing an empirical legal approach and qualitative data collection methods including interviews with officials from the Directorate for the Protection of Indonesian Citizens (Dit. PWNI) and the Embassy of the Republic of Indonesia in Phnom Penh, this research reveals that the government has undertaken several strategic measures, including victim repatriation, diplomatic advocacy, and policy reform. Nonetheless, major challenges persist, such as the jurisdictional limitations of the Indonesian embassy, limited human resources, legal ambiguity in Cambodia, and victims’ low awareness of available protection systems. This study employs the Rights-Based Approach (RBA) theory to ensure that the state actively promotes, protects, and respects the human rights of every individual through concrete policies, regulations, and administrative actions. The findings indicate that the effectiveness of protection is largely influenced by the state’s diplomatic capacity to assert its national interests amid political, legal, and economic cross-border challenges. This research is expected to offer theoretical contributions to the development of international legal studies, international relations, and transnational legal protection discourse, while providing practical insights for formulating more adaptive protection strategies in response to the evolving nature of technology-driven transnational crimes.

Kata Kunci : Human Trafficking, Kamboja, Online Scam, Perlindungan WNI, Pekerja Migran Non-Prosedural/Human Trafficking, Cambodia, Online Scam, Protection of Indonesian Citizens, Irregular Migrant Workers