IMPLIKASI PENGHAPUSAN RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL DAN UPAYA EKSTENSIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Ahmad Marsal Putra Winata, Florencia Irena Gunawan, S.H., LL.M. (Adv)

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini membahas implikasi penghapusan retribusi pelayanan terminal di Kabupaten Banyumas sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penghapusan tersebut berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat retribusi terminal sebelumnya berkontribusi cukup besar terhadap komponen pendapatan daerah, khususnya pada sektor transportasi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan penghapusan retribusi berdampak pada kualitas pelayanan publik, pengelolaan terminal, serta pengawasan dan keamanan lingkungan terminal.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan retribusi menyebabkan berkurangnya dana operasional untuk mendukung pelayanan terminal yang berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, penghapusan ini juga menimbulkan potensi kebocoran PAD melalui praktik pungutan liar. Sebagai bentuk respons, Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan strategi ekstensifikasi dengan memperluas basis pajak dan retribusi, termasuk pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi retribusi dari sektor reklame, fiber optik, dermaga sungai, serta pemasangan Alat Monitoring Pajak (AMP) pada sektor usaha harian.

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara nominal pendapatan terminal masih terjaga, struktur penerimaan bergeser dari sektor pelayanan menjadi sektor komersial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan efektivitas ekstensifikasi agar PAD tetap stabil serta fungsi pelayanan publik terminal tetap terjaga.

This study examines the implications of eliminating terminal service charges in Banyumas Regency as a consequence of implementing Law Number 1 of 2022 concerning the Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD). The abolition of this levy has significantly impacted the region’s Original Local Revenue (PAD), considering that terminal retributions previously contributed substantially to transportation-based regional income. Using a normative and empirical juridical approach, this research analyzes the effects of the policy on public service quality, terminal management, as well as supervision and public order within terminal areas.

 

The findings reveal that the removal of terminal retributions has reduced operational funding, resulting in the deterioration of public services and infrastructure within terminals. Moreover, the absence of structured levies has led to increased potential for illegal charges and informal practices. In response, the Banyumas Regency Government has adopted an extensification strategy by broadening the tax and levy base—such as updating taxpayer data, optimizing revenue from advertising, fiber optic installation, river docks, and implementing Tax Monitoring Devices (AMP) in daily business sectors.

 

The study concludes that although terminal revenue has remained stable in nominal terms, its composition has shifted—from transportation services to commercial activities. Therefore, continuous evaluation of policy effectiveness and extensification strategies is necessary to maintain fiscal stability while ensuring that terminal services continue to function as public service facilities.

Kata Kunci : Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD, Ekstensifikasi, Kabupaten Banyumas