EXECUTION OF CRIMINAL FINE SANCTIONS IN ENVIRONMENTAL CORPORATE CRIME CASES: A FOCUS ON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

Nadia Sarah Annisa, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini mengkaji pelaksanaan sanksi denda pidana dalam kasus kejahatan lingkungan oleh korporasi, dengan fokus khusus pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kejahatan lingkungan, termasuk pembuangan limbah berbahaya dan beracun secara ilegal, menimbulkan risiko signifikan terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Meskipun denda pidana dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan dan hukuman, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan besar, seperti ketidakpatuhan korporasi, celah regulasi, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis empiris, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum sanksi denda pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Studi kasus PT Xingye Logam Indonesia digunakan untuk menganalisis tantangan praktis eksekusi denda. Kajian terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan wawancara ahli mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi denda pidana serta mengusulkan reformasi hukum dan kebijakan guna memperkuat penegakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sering menghindari pembayaran denda melalui keterlambatan prosedural, ketiadaan mekanisme penyitaan aset yang tegas, dan koordinasi antar lembaga yang terbatas. Meskipun kerangka hukum lingkungan di Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas melemahkan efek jera dari sanksi denda pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya instrumen hukum yang lebih kuat, seperti sistem pemantauan yang lebih ketat, penegakan peradilan yang lebih tegas, serta peningkatan kerja sama antar lembaga, guna memastikan efektivitas eksekusi sanksi pidana dalam kasus kejahatan lingkungan.

This legal research examines the execution of criminal fine sanctions in corporate environmental crime cases, particularly focusing on hazardous waste management. Environmental crimes, including the illegal disposal of hazardous and toxic waste, pose significant risks to ecosystems and public health. While criminal fines are intended as a deterrent and punitive measure, their execution often faces substantial challenges, including corporate non-compliance, regulatory loopholes, and weak enforcement mechanisms.

Using a normative juridical approach combined with empirical analysis, this study evaluates the legal framework governing criminal fine sanctions in Indonesia, particularly under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. It further assesses the practical challenges of execution by analyzing the case of PT Xingye Logam Indonesia, a corporation convicted of hazardous waste mismanagement. Through statutory review, case law analysis, and expert interviews, this research identifies key obstacles in the implementation of criminal fines and explores potential legal and policy reforms to strengthen enforcement mechanisms.

The findings reveal that corporate entities often evade fine payments through procedural delays, lack of stringent asset seizure mechanisms, and limited inter-agency coordination. While Indonesia’s environmental legal framework provides for corporate liability, the absence of clear execution mechanisms undermines the deterrent effect of criminal fines. This research underscores the need for enhanced legal instruments, such as improved monitoring systems, stricter judicial enforcement, and inter-agency cooperation, to ensure the effective execution of criminal sanctions in environmental crime cases.

Kata Kunci : Environmental Crime, Criminal Fine Sanctions, Corporate Liability, Hazardous Waste Management, Legal Enforcement.