Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi yang dilakukan oleh BKAD Sleman kaitannya dengan upaya optimalisasi PAD Sleman dari PBJT atas makanan dan/atau minuman melalui situs E-SPTPD, serta mengkaji kesesuaian pelaksanaan kebijakan pelaporan PBJT atas makanan dan/atau minuman melalui situs E-SPTPD di Kabupaten Sleman dengan asas akuntabilitas.
Jenis penelitian merupakan normatif-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif
Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan e-SPTPD di Kabupaten Sleman masih terdapat banyak celah sehingga kontribusinya terhadap upaya optimalisasi PAD Sleman masih belum maksimal. Meskipun terdapat peningkatan penerimaan PBJT atas Makanan dan Minuman di Kabupaten Sleman setiap tahunnya, tetapi kenaikan tersebut tidak banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan e-SPTPD ini. Lebih lanjut, penerapan kebijakan ini masih menemui kendala. Pertama, sosialisasi e-SPTPD yang belum maksimal. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, masih terdapat Wajib Pajak yang hanya mengisi e-SPTPD tetapi tidak melakukan pembayaran. Keempat, adanya risiko manipulasi data saat pengisian e-SPTPD. Kemudian, secara umum kebijakan pelaporan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman melalui e-SPTPD sudah sesuai dengan asas akuntabilitas yang disampaikan oleh Koppell. Namun, untuk indikator transparansi (transparency) dan kontrol (control) belum sepenuhnya optimal.
This research aims to examine and understand the implementation of Certain Goods and Service Tax (PBJT) Food and/or Beverages reporting policy through the e-SPTPD site and analyze the alignment of PBJT Food and/or Beverages policy in terms of the principle of accountability to increasing local revenue in Sleman Regency.
This research is a normative-empirical study. It is descriptive, which explains everything related to the research findings. The types of data used are primary and secondary data. The data is then analyzed using qualitative methods.
The results of the research and discussion led to the conclusion that the e-SPTPD policy still has many loopholes, so its contribution to the optimization of local revenue in Sleman Regency is still not optimal. Although there has been an increase in revenue from PBJT Food and Beverages in Sleman Regency every year, this increase has not been significantly influenced by the e-SPTPD policy. Furthermore, the implementation of this policy still faces challenges. First, the socialization of e-SPTPD has not been maximized. Second, there are limitations in human resources. Third, there are still taxpayers who only fill out the e-SPTPD form but do not make payments. Fourth, there is a risk of data manipulation during the e-SPTPD filing process. Furthermore, in general, the policy for reporting PBJT on Food and/or Beverages through e-SPTPD aligns with the principle of accountability as outlined by Koppell. However, the indicators for transparency and control have not yet been fully optimized.
Kata Kunci : Pajak, PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman, e-SPTPD, Asas Akuntabilitas
