Perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan publik :: Studi peranan perilaku aparat birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administratif di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

SULAIMAN, Jony Benny, Drs. Bambang Purwoko, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa dampak perubahan kedudukan pemerintahan Kecamatan. Masa lalu Kecamatan sebagai daerah administratif yang menjalankan tugas pemerintahan Pusat di Daerah, itu menurut Undang-undang yang baru, Kecamatan berkedudukan sebagai institusi pemerintahan yang membantu tugas pemerintahan Kabupaten / Kota. Perubahan kedudukan ini seharusnya membawa perubahan besar, terutama dalam pelayanan publik, karena sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota lebih mengerti kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Penelitian ini ingin mengetahui perilaku aparat birokrasi Kecamatan OEbobo dalam pelayanan publik. Hal ini penting dilakukan karena dengan mengetahui perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan publik, maka akan diperoleh gambaran dan informasi tentang pelayanan di Kecamatan. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang akan menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini ingin menggambarkan perilaku Aparat Birokrasi Kecamatan OEbobo, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aparat birokrasi tersebut. Untuk itu diperlukan sejumlah informan sebagai sumber informasi dan data berkaitan dengan topik penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah : Aparat Kecamatan dan warga masyarakat di Kecamatan OEbobo Dari hasil penelitian menunjukkan : secara umum penyelenggaraan tugas pelayanan di Kecamatan OEbobo belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini nampak dari pelayanan Aparat Kecamatan OEbobo yang belum berhasil secara optimal. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti KTP dan beberapa surat resmi lainnya, kendati semua memiliki akses terhadap pelayanan itu, namun ada perlakuan istimewa terhadap kelompok. Perlakuan istimewa itu diberikan kepada kelompok memiliki suku/klan atau marga sama dengan aparat birokrasi, disamping juga kepada pelanggan yang memiliki status sosial ekonomi tinggi, karena bisa membayar lebih besar pula. Perilaku Aparat Kecamatan dalam pelayanan publik juga belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari proses dan hasil pelaksanaan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Aparat Kecamatan secara umum ada banyak , namun faktor yang paling menonjol adalah kualitas sumber daya yang belum memadai. Dari segi pendidikan masih rendah dan secara kultur masih kuat dari sisi ikatan kesukuan, etnisitas dan juga keagamaannya. Akibatnya dalam menjalankan tugas pelayanan, belum bisa menempatkan masyarakat sebagai pelanggan secara sama. Untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat, setiap aparat birokrasi Kecamatan yang melaksanakan pelayanan agar tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan, yakni pelayanan yang sopan, adil, cepat dan murah, serta berorientasi pada pelanggan. Dengan kata lain Aparat Birokrasi Kecamatan harus memprioritaskan kepentingan warga, disamping memperlakukan hal yang sama terhadap semua pelanggan, siapapun orang dan latar belakangnya.

For implementation of Ordinance Number 22 Year 1999, that is effecting change of Sub-district governmental position. The past time matter of sub-district administrative territory, which explained Central duties at region. Meanwhile, according to new Ordinance, Sub-district becomes as governmental institution that helps Regency/City government. The change of this position, certainly make new transformation, especially for public services. This research is aimed to know attitudes of bureaucracy-staffs of Oebobo Sub-district for public services. For this research, it used qualitative-descriptive research; it is a research that figured deeply of researched phenomenon. For this research, it is want to know the Attitudes of Bureaucracy-Staffs of Oebobo Sub-district, and to explore factors that influence those attitudes of bureaucracy-staffs. The pointed informants are Subdistrict Staffs and societies at Oebobo Regency. From results of research showed that: general services duty implementation at Oebobo Sub-district could not be running appropriately yet. This is known from service staffs of Oebobo Sub-district, which are not succeeded optimally yet. For public services implementation, such as Identity Card and other formal documents, although all have access to those services, but there is special treatment to certain group. That special treatment is given to groups that have same ethnic/clan or racial to bureaucracy-staffs, or they make a higher payment. Attitudes of Sub-district Staffs in implementation of public services also are not maximal yet; those could be seen from process and outcomes of their duties implementation. Factors that influence attitudes of Sub-district Staffs are generally much of them, but prominent one is human resources quality that is not enough yet. For educational aspect, it is low and it is strong enough from cultural bond aspect, ethnicity and their religious matters. Effect of that for implementation service duties could not situate societies as customers that could be serviced equally yet. For make services increasing for societies, every bureaucracy-staff of Subdistrict that implement services, based on stated stipulations, they are services politely, fairly, quickly and cheaply, and oriented to customers. With another words, Bureaucracy Staffs of Sub-district had to make priority to societies interests, beside to implement the same services to all customers, whoever or whatever their background.

Kata Kunci : Pelayanan Publik,Perilaku Aparat Birokrasi,Kualitas Layanan,Attitudes, Bureaucracy Staffs, Public Services, Sub-district